LOBAR—Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat (Lobar) sepakat untuk segera menggelar pengesahan APBD Perubahan 2026. Hal tersebut setelah menggelar rapat pembahasan yang berlangsung di aula rapat gedung Fraksi DPRD Lobar.
Meskipun demikian, realisasi APBD 2026 yang masih terbilang kecil di bawah angka 40 persen tetap menjadi sorotan pihak legislatif.
Terkait hal itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Saepul Akhkam, masih merasa optimis realisasi APBD tersebut masih dapat dikejar hingga akhir tahun anggaran 2026 ini.
“Terjadi kesepakatan, alhamdulillah. Sehingga insyaallah kita paripurna. Akan dijadwalkan apakah besok atau nanti malam. Jadi mudah-mudahan paling lambat besok (Selasa -red) kami paripurna,” terang Ketua TAPD Lobar itu kepada awak media, Senin (28/9).
Mempercepat pengesahan APBD Perubahan 2026 juga dinilainya sebagai langkah mempercepat realisasi serapan anggaran APBD. Menurutnya, beberapa alasan rendahnya realisasi anggaran sejumlah OPD itu merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan dinas. Di samping fokus Pemda yang sedang beralih untuk segera menyelesaikan APBD Perubahan.
“Teman-teman di OPD sangat berhati-hati, itu pertama. Yang kedua, ini mumpung ada pembahasan APBD-P, ya. Sehingga kita konsentrasi ke APBD-P,” ucapnya.
Meski menyisakan dua bulan jelang berakhirnya tahun anggaran, Akhkam masih menaruh optimisme kepada semua OPD untuk bisa mengejar serapan realisasi APBD tersebut. Sebab, rasa percaya diri tetap ditanamkan kepada semua OPD.
“Sebagai orang Islam, kita harus percaya diri dengan mengucap insyaallah,” tegasnya.
Pihaknya pun juga meyakini semua serapan anggaran, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 lalu, akan bisa digunakan di tahun ini. Sehingga, di tahun anggaran berikutnya tidak ada penambahan SiLPA. Akhkam mengatakan, perencanaan yang matang pada setiap program OPD, termasuk sinkronisasi dengan Dewan, akan membuat penggunaan anggaran tersebut terserap dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Kita sudah melakukan perencanaan yang sangat matang. Jadi saya percaya Banggar, kemudian TAPD, sudah melakukan sinkronisasi program. Jadi insyaallah, kalaupun ada OPD yang membutuhkan anggaran lebih, kami masih terbuka dengan DPRD untuk saling membahas sampai paling tidak nanti malam atau besok pagi sebelum kita paripurna,” jelanya.
Senada juga disampaikan anggota Banggar DPRD Lobar, Fauzi. Menurutnya, setelah ada kesepakatan saat rapat TAPD dan Banggar terkait pendapatan dan belanja di APBD Perubahan, pihaknya langsung menjadwalkan paripurna pengesahan pada Selasa (29/9).
“Kita sudah jadwalkan paripurna besok ini di hari Selasa, tanggal 29 September 2026,” ujar Fauzi.
Politisi PKB itu tidak membantah salah satu hal yang tetap menjadi sorotan legislatif terkait rendahnya serapan anggaran APBD 2026 saat ini yang masih di bawah 40 persen. Namun, diyakininya dengan penetapan APBD Perubahan ini akan menjadi penyemangat OPD untuk menjalankan programnya dan mengejar serapan belanja daerah.
“Kami optimis,” ucapnya.
Rasa optimis itu diperkuat dengan langkah legislatif menyasar sejumlah program OPD yang dianggap besar dan sulit terealisasi dengan rentang waktu yang mepet, sehingga ditunda. Pihaknya bahkan lebih memfokuskan program-program yang tidak menggunakan tender, namun langsung menyentuh kepentingan masyarakat, salah satunya penanganan kebencanaan.
“Proyek-proyek yang tender itu memang kami hindari karena itu sebagian besar penyumbang SiLPA. Tapi tadi, fokus kami itu penyerapan anggaran khususnya menganggarkan untuk masyarakat seperti penanganan kekeringan,” bebernya.
Salah satu program yang menjadi fokus anggaran APBD Perubahan tersebut adalah penanganan dan pencegahan terjadinya bencana kekeringan. Menurut Ketua Komisi III DPRD Lobar itu, Pemkab Lobar banyak menganggarkan kebutuhan penanganan kekeringan, baik untuk pembuatan sumur bor di sejumlah titik di wilayah Lobar maupun penambahan dua unit mobil tangki air bersih untuk BPBD.
“Sisa anggaran ini kita anggarkan sebagian untuk mengatasi kekeringan yang ada di Batulayar itu. Seperti kita bangun sumur bor dan sebagainya di beberapa desa, di beberapa dusun yang ada di Kecamatan Batulayar dan seputaran yang memerlukan air hari ini,” terangnya.
Tidak hanya itu, rancangan APBD Perubahan itu sudah menyerap sisa SiLPA Rp47 miliar yang belum dipergunakan dari angka Rp337 miliar SiLPA 2025.
“Dan Rp229 miliar itu memang sudah kita masukkan dalam APBD murni untuk membayar sisa program yang belum terbayarkan di 2025 kemarin. Kalau yang masuk murni ke APBD Perubahan itu dari sisa Rp337 miliar, yaitu Rp47 miliar,” pungkasnya. (Win)