LOBAR—Usulan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) pada Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi sorotan Komisi III DPRD Lobar. Lantaran adanya penurunan target di beberapa sektor potensi PAD dua dinas itu. Hal ini menjadi pembahasan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan OPD leading sector, Selasa (15/9). Kalangan dewan menilai beberapa sektor potensi PAD belum digarap maksimal oleh OPD.
Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi, menyoroti total target PAD dua dinas itu. Salah satunya parkir tepi jalan yang ditangani Dinas Perhubungan (Dishub). Pasalnya, di tengah meningkatnya sektor PAD retribusi pelabuhan kapal cepat Senggigi, Dishub justru menurunkan target PAD Retribusi Parkir Tepi Jalan untuk menutupi target PAD Dishub.
“Di satu sisi dengan adanya Dermaga/Pelabuhan Senggigi, meningkatkan secara signifikan sumber PAD kita, yang rata-rata dulunya sebelum pelabuhan ini ada, hanya dapat di angka 200 jutaan per tahun. Hari ini alhamdulillah kita dapat 140 juta per bulan. Tapi di satu sisi, kami temukan akumulasi PAD Dishub belum naik,” ungkap Fauzi.
Menurutnya, Dishub menurunkan sepihak target sektor retribusi parkir tepi jalan itu tanpa sepengetahuan dewan, dari Rp1,8 miliar APBD murni menjadi Rp1,6 miliar usulan APBD Perubahan. Padahal penurunan target sudah dilakukan saat APBD murni 2026 lalu dengan pertimbangan realisasi retribusi parkir tepi jalan di tahun 2025 lalu yang hanya tercapai di angka Rp1,5 miliar dari target Rp1,9 miliar.
“Waktu itu Kepala Dinas terdahulu Bu Yeni dengan terobosannya di tiga bulan pertama menertibkan parkir yang ada di Pasar Kediri dan sebagainya, mereka optimis bahwa target PAD dari parkir tepi jalan itu akan terealisasi sehingga kami bersepakat menurunkan target dari angka Rp1,9 miliar menjadi Rp1,8 miliar. Tapi hari ini, setelah di APBD Perubahan, kami lihat target itu turun lagi menjadi 1,6 miliar,” bebernya.
Penurunan target PAD itu akan menjadi pembahasan yang dibawa ke tingkat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebab Fauzi menegaskan, peningkatan target di satu sektor tidak menjadi alasan untuk menurunkan target potensi PAD di sektor lainnya.
“Makanya secara akumulasi, dengan kenaikan pendapatan kita yang ada di pelabuhan ini signifikan, tetapi secara akumulasi kami temukan masih stagnan. Nanti kita dengan TAPD membahas lagi terkait dengan pendapatan ini yang harus kembali sesuai dengan pertumbuhan pendapatan kita dengan adanya pelabuhan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, pada Dinas Lingkungan Hidup, Komisi III menyoroti belum maksimalnya penggarapan potensi retribusi kebersihan atau pengangkutan sampah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejauh ini DLH sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 65 SPPG Lobar.
“Asumsi pelayanan pendapatan kita dari SPPG itu kan belum sebanyak ini. Mungkin dulu targetnya di angka 30-an dapur-dapur ini. Hari ini sudah melakukan PKS dengan LH itu sudah mencapai 65 lebih SPPG,” bebernya.
Menurut Fauzi, potensi baru PAD ini belum digarap maksimal. Dengan pendapatan Rp1,5 juta per bulan per SPPG, masih banyak SPPG di Lobar yang belum melakukan PKS dengan LH untuk pengangkutan sampahnya.
“Hari ini kan di angka Rp90 sampai Rp100 juta itu ada sumber pendapatan baru. Dengan adanya sumber pendapatan baru ini, harusnya di APBD Perubahan ini tidak hanya kita menaikkan belanja, tapi kita juga menaikkan pendapatan yang logikanya bisa naik. Jangan hanya fokus di belanja. Kita yang utama itu kan dari apa modal kita belanja ini,” pungkasnya. (Win)