LOBAR—Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-81 di sejumlah wilayah di Lombok Barat (Lobar) berlangsung meriah dan menarik. Semarak perayaan itu disuport oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha yang datang langsung ke beberapa titik acara perayaan masyarakat. Seperti perayaan jalan sehat di Perumahan Pemda Gerung, Gelogor Kediri, Perumahan Griya Taman Sari Terong Tawah Labuapi, hingga Perumahan BHP Desa Karang Bongkot Labuapi.
Didampingi Forkopimda, Kapolres Lobar AKBP Mellysa Amalia, dan Anggota DPRD Lobar Dr. Syamsuriansyah, Wabup merasakan kebahagiaan semarak HUT RI di tengah masyarakat. Bahkan miniatur Indonesia terdapat di Perumahan BHP itu yang mencerminkan keberagaman suku dan agama hidup rukun bersama.
“Saya sangat senang sekali berkumpul bersama-sama dengan masyarakat. Ini ajang silaturahmi dengan masyarakat,” ungkap Wabup di sela-sela acara BHP Desa Karang Bongkot Labuapi, Minggu (16/8).
Di sejumlah titik tersebut, wanita yang akrab disapa Ummi Nurul itu menekankan semangat sekolah sebagai langkah peningkatan rata-rata angka lama sekolah di Lobar. Sebab sejauh ini angka rata-rata lama sekolah Lobar berada di 7,15 tahun. Beberapa faktor yang menyumbang angka itu, salah satunya pernikahan anak.
“Saya motivasi orang tua jangan biarkan terjadi pernikahan anak. Anak-anak harus tumbuh dengan pendidikan yang lebih tinggi untuk masa depan,” terangnya.
Momen HUT menjadi semangat Pemda Lobar untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Lobar. Selain itu, Ummi Nurul mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan layanan kesehatan dengan meningkatkan anggaran Universal Health Coverage (UHC) dari Rp60 miliar di APBD 2026 menjadi Rp70 miliar di APBD Perubahan 2026.
Ummi Nurul bahkan mengungkapkan peningkatan anggaran itu tidak terlepas dari peran serta Anggota DPRD Lobar Dr. Syamsuriansyah. Tidak hanya itu, Ummi Nurul juga menekankan peningkatan pelayanan kesehatan terutama penerima BPJS. Sebab banyak Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang dinonaktifkan kementerian. Di Lobar, penerima bantuan itu dari sekitar 440 ribu jiwa menjadi 370 ribu jiwa. Hal ini yang menjadi alasan Pemkab Lobar menambah anggaran UHC untuk mengcover para warga Lobar yang PBI-nya dinonaktifkan.
“Kita tambah di APBD Perubahan ini sekitar Rp10 miliar supaya tidak ada lagi kendala ketika masyarakat kita sakit dan PBI-nya nonaktif. Bisa ditutupi dengan UHC,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr. Syamsuriansyah mengapresiasi perhatian Wabup Lobar kepada acara masyarakat di momen HUT ini. Ia juga bersyukur sejak menjabat Wabup Lobar di tahun 2025 lalu, Ummi Nurul tetap menyempatkan diri hadir di acara perayaan HUT RI di Perumahan BHP Karang Bongkot.
“Bu Wabup kita selalu welcome, dari tahun lalu sampai tahun ini tetap menyempatkan diri hadir di perumahan ini. Menunjukkan bahwa Bu Wabup dicintai dan disukai oleh warga Lobar,” ungkapnya.
Sejalan dengan pemikiran Wabup, Dr. Syam sapaan akrab politisi Perindo ini menilai perhatian konkret sudah ditunjukkan Wabup dalam penanganan angka putus sekolah dan peningkatan angka rata-rata lama sekolah. Bahkan wujud nyata ditunjukkan oleh dirinya yang konsisten memperhatikan pendidikan di Lobar dengan Gerakan Ayo Sekolah (GAS).
“Saya sudah sampaikan kepada beliau (Wabup) bahwa ini penting untuk Lobar dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lobar. Dan beliau juga mengatakan pendidikan anak di Lobar tidak boleh terhenti di SMA, tetapi harus tetap lanjut di jenjang perguruan tinggi,” ucapnya.
Menangkap harapan Wabup, Dr. Syam akan mengusulkan menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di NTB, baik negeri maupun swasta untuk keberlanjutan pendidikan putra-putri Lobar yang terhalang biaya. Politisi yang aktif di dunia akademisi itu menilai langkah kerja sama itu akan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, mulai dari peningkatan ekonomi maupun IPM.
“Angka rata-rata lama sekolah ini salah satu indikator peningkatan IPM. Sehingga tahun depan permasalahan anak-anak yang putus kuliah juga bisa tertangani,” jelasnya.
Sedangkan untuk kesehatan, Wakil Kedua Komisi IV itu mengaku sudah lama mengusulkan peningkatan Anggaran UHC. Lantaran banyakannya warga Lobar penerima PBI JKN Pusat yang dinonaktifkan sehingga kesulitan berobat.
“untuk warga Lombok Barat tetap semangat, jaga kesehatan, pemerintahan yang sekarang baik legislatif dan eksekutif tetap akan memikirkan untuk terus memperbaikan pelayanan kesehatan agar lebih baik lagi,” pungkasnya. (Win)