LOBAR—Krisis air bersih di sejumlah titik wilayah di Lombok Barat (Lobar) dampak bencana kekeringan kian meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) bersinergi membantu penanganan air bersih warga.
Sejak status Siaga Darurat Bencana Kekeringan ditetapkan 15 Juni 2026 lalu, penyaluran air bersih terus dilakukan para OPD Pemkab Lobar itu kepada daerah yang membutuhkan. Bahkan Satpol PP menerjunkan sejumlah personel untuk membantu pendistribusian itu agar lancar.
“Kita di Satpol PP ada fungsi perlindungan masyarakat. Nah, kita turun bareng, mendampingi rekan-rekan dari BPBD, kadang kala Damkar, melakukan distribusi air bersih kepada warga yang membutuhkan. Jadi, Satpol PP ikut berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan distribusi air itu,” terang Kasat Satpol PP Lobar, I Ketut Rauh, saat dikonfirmasi, Kamis (6/8).
Dari Juli hingga awal Agustus ini, sekitar 20 kali Satpol PP mendampingi BPBD membantu pendistribusian air bersih di sejumlah titik kekeringan. Seperti kawasan perbukitan Desa Persiapan Penanggak, Kecamatan Batulayar, hingga Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
“Kalau yang sudah kita ikuti itu, sekitar 20-an kali sudah turun. Tapi nanti data pasti itu bisa di rekan-rekan di BPBD yang memang fungsinya untuk itu,” sambungnya.
Bantuan tenaga Satpol PP sangat dirasakan dalam penyaluran air bersih. Tidak hanya dalam pengisian bak penampung air di desa, anggota Satpol PP juga membantu mengangkut air yang sudah diambil warga ke kediamannya.
Langkah yang dilakukan Satpol PP menunjukkan sisi sosial dari para penegak Peraturan Daerah (Perda) itu. Sebab Rauh menegaskan pihaknya harus juga bisa sebagai pelayan publik untuk masyarakat sesuai fungsi perlindungan kepada masyarakat.
“Jadi di samping kita punya fungsi untuk menegakkan perda, melakukan penertiban, kita juga ada fungsi sosial, yaitu melaksanakan perlindungan pada masyarakat berupa membantu mendampingi ikut terlibat dalam pendistribusian air bersih kepada warga yang membutuhkan,” pungkasnya.
Krisis air bersih memaksa warga bertahan dengan berbagai cara, mulai dari meminta air dari warga pemilik sumur bor hingga menumpang air dari distribusi Pemda.
Salah seorang warga Dusun Grebekan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Sopiani, mengaku desanya sudah hampir dua bulan dilanda kekeringan ketika kemarau datang.
“Makanya saya enggak tahu mau ngomong apa, soalnya air ini tidak ada sama sekali. Kalau mau minum pergi minta air bor di orang yang punya,” tuturnya.
Menurutnya, warga yang memiliki kemampuan ekonomi terpaksa membeli air seharga Rp8 ribu per galon untuk memenuhi kebutuhan minum sehari-hari. Sedangkan bagi warga yang kurang mampu hanya bisa mengandalkan bantuan pemerintah. Bahkan warga sering menumpang melakukan aktivitas mencuci di tetangga yang memiliki sumur bor.
“Saking karena tidak enakan sama yang punya rumah, kami sampai kasih Rp5 ribu. Enggak enak,” ujarnya.
Meski penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki tetap dilakukan Pemda, namun dirasa belum mencukupi kebutuhan warga. Ia berharap pemerintah membangun sumur bor di desanya agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lobar, Toni Hidayat, menerangkan kondisi bencana kekeringan mulai melanda sejak 23 Juni 2026. Dari yang hanya terjadi di tujuh desa, kini telah meluas menjadi 11 desa.
“Sejak dilanda sebulan lebih, sekitar 17 ribu jiwa atau 5.793 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Kekeringan sudah terjadi di lima kecamatan, 11 desa, dan 49 dusun,” katanya.
Hingga Selasa (4/8), BPBD telah menyalurkan sekitar 506 ribu liter air bersih ke wilayah terdampak. Sebanyak lima unit mobil tangki diterjunkan setiap hari menyuplai kebutuhan air warga.
“Penyaluran air bersih terhitung sampai tanggal 4 Agustus ini mencapai 506 ribu liter. Per hari sampai lima unit kendaraan,” jelasnya.
Dampak kekeringan diprediksi akan terus meluas seiring menurunnya debit air di sejumlah wilayah, sehingga berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat yang semakin meningkat dalam beberapa pekan ke depan.
Di sisi lain, penyaluran air bersih masih terkendala biaya operasional. Anggaran BPBD yang dinilai terbatas membuat langkah sinergi menjadi solusi untuk pendistribusian air bersih itu.
“Harus dibantu sejumlah pihak, seperti Bank NTB Syariah, PMI Lombok Barat, Damkarmat Lombok Barat, PTAM Giri Menang, BPPK, BWS, Satpol PP. Anggaran kami memang terbatas, nanti di perubahan kami akan coba usulkan,” pungkasnya. (win)