MATARAM – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat standardisasi industri terus diwujudkan. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) RI yang telah ditandatangani oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama Kepala BSN RI pada peresmian Lembaga Penilaian Kesesuaian SNI (LTSPK) di NTB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSN RI di Kantor BSN RI, Jakarta Rabu (15/07).
Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (PPSPK) BSN, Nur Hidayati, bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Lalu Wiranata yang disaksikan dan didampingi Kepala Biro Umum BSN RI, Ajat Sudrajat.
PKS tersebut mengatur sinergi pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian di Provinsi NTB sebagai implementasi dari MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi NTB dan BSN RI. Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), memperkuat pembinaan industri kecil dan menengah, serta meningkatkan daya saing produk unggulan NTB.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Lalu Wiranata, mengatakan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan langkah konkret untuk mengimplementasikan komitmen yang telah dibangun antara Pemprov NTB dan BSN RI.
“Kerja sama ini menjadi landasan pelaksanaan berbagai program pembinaan standardisasi di NTB. Dengan sinergi yang semakin kuat, kami optimistis semakin banyak pelaku industri dan UMKM yang memperoleh pendampingan dalam penerapan SNI sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Lalu Wiranata.
Melalui PKS ini, Disperindag NTB bersama BSN RI akan memperkuat pembinaan penerapan standar, penilaian kesesuaian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta berbagai program yang mendukung pengembangan industri daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan industri yang berdaya saing, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, dan mendukung terwujudnya NTB Makmur Mendunia. (jho)