LOBAR—Sejumlah ruang kelas SMAN 1 Lingsar Lombok Barat (Lobar) yang rusak dan ambruk pada bulan Juni lalu segera diperbaiki setelah Komisi X DPR RI menyerahkan bantuan program revitalisasi sekolah kepada pihak sekolah itu, Kamis (9/7). SMA itu menerima anggaran revitalisasi mencapai sekitar Rp794 juta.
Sebelumnya, para wakil rakyat Senayan itu menerima laporan kerusakan sekolah yang terjadi di NTB beberapa waktu terakhir. Salah satunya SMAN 1 Lingsar; sebanyak 9 ruangan di sekolah itu mengalami rusak parah diduga akibat bangunan dimakan usia. Guncangan gempa yang sempat terjadi pada awal Juni lalu memperparah kondisi bangunan itu hingga dua ruangan di antaranya ambruk. Syukurnya, kejadian itu terjadi di waktu libur sekolah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
Penyerahan bantuan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dan disaksikan anggota Komisi X DPR RI. Hadir di acara itu, Ketua Komisi III DPRD Lobar Fauzi dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar Hendra Harianto serta pejabat Pemerintah Provinsi NTB.
Selepas acara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengaku pihaknya di Komisi X sangat mengatensi kondisi infrastruktur pendidikan di Indonesia.
“Terutama kita di Nusa Tenggara Barat ini kan masih banyak sekolah-sekolah yang memang usianya lebih dari 20-an tahun,” terang politisi PKB itu kepada awak media.
Pria asal Lombok Tengah itu meminta pemerintah daerah untuk proaktif mengecek kondisi bangunan sekolah di daerahnya hingga langsung mengajukan usulan perbaikan kepada pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar kejadian seperti yang dialami SMAN 1 Lingsar maupun SMAN 7 Mataram yang sampai menimbulkan korban tidak kembali terjadi di sekolah lainnya.
“Jangan sampai kejadian di SMAN 7, di SMA 1 Lingsar terulang lagi. Ya syukur-syukur ketika kejadian tersebut tidak ada anak yang belajar. Tapi, itu sangat membahayakan,” imbuhnya.
Menurutnya, selain menyerahkan bantuan pemerintah itu kepada sekolah, Komisi X juga akan bertemu dengan Gubernur NTB untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan di NTB, termasuk soal pembenahan undang-undang sistem pendidikan.
“Hari ini kami di Komisi X akan ketemu dengan Pak Gubernur dan seluruh jajaran, terutama di bidang pendidikan, untuk meminta masukan, saran, pendapat terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas,” pungkasnya. (win)