MATARAM – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan sejumlah rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) yang menyoroti berbagai isu strategis daerah, mulai dari izin pertambangan rakyat, program pengentasan kemiskinan, hingga kebijakan pungutan biaya pendidikan di tingkat SMA dan SMK.
Ketua dan peserta forum menilai berbagai kebijakan pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi NTB perlu mendapat pengawasan dan partisipasi publik yang lebih luas agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tambang Rakyat Harus Selaras dengan Komitmen NTB Lestari
Ketua IKA PMII NTB, Akhdiansyah menyampaikan dalam rekomendasi IKA PMII NTB menyoroti rencana pengaturan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang saat ini tengah disiapkan pemerintah daerah. Menurut mereka, sektor pertambangan memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara hati-hati.
IKA PMII NTB kata dia menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah terkait pengelolaan tambang rakyat harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, keadilan, serta tidak bertentangan dengan visi pembangunan lingkungan lestari yang diusung Pemerintah Provinsi NTB.
“Karena itu, organisasi alumni PMII tersebut mendorong agar rancangan peraturan daerah tentang IPR dibuka secara transparan kepada publik dan memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan,” ungkapnya.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku tambang lokal untuk menikmati manfaat sumber daya alam daerah, memperkuat mitigasi dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan, meminimalkan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta memastikan kewajiban reklamasi pascatambang dilaksanakan secara konsisten.
IKA PMII NTB juga menekankan pentingnya kajian, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan terhadap aktivitas pertambangan, termasuk memperhatikan dampaknya terhadap kelompok rentan seperti perempuan, ibu hamil, dan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan tambang.
Program Desa Berdaya Perlu Integrasi dan Basis Data yang Kuat
Pada sektor pengentasan kemiskinan, IKA PMII NTB mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi NTB dalam menurunkan angka kemiskinan melalui Program Desa Berdaya.
Namun demikian, IKA PMII NTB mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada capaian angka statistik semata, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan akses dan mutu layanan publik.
Sekwil IKA PMII NTB, Moh Akri mengatakan IKA PMII juga mendorong agar Program Desa Berdaya diintegrasikan dengan berbagai program serupa yang dijalankan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat sehingga keberlanjutannya dapat terjamin dan tidak menimbulkan klaim keberhasilan yang tumpang tindih.
Mereka juga menilai program tersebut harus memiliki strategi percepatan pencapaian target yang jelas serta didukung basis data yang valid dan terukur agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin dan rentan.
Kritik Legalisasi Pungutan Pendidikan
Rekomendasi lainnya menyoroti munculnya regulasi yang membuka ruang penarikan pungutan biaya pendidikan di SMA dan SMK melalui komite sekolah.
Menurut Akri, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan yang inklusif.
Organisasi tersebut menilai pendidikan seharusnya semakin terjangkau bagi masyarakat, bukan justru membuka peluang lahirnya beban biaya tambahan bagi peserta didik dan orang tua.
IKA PMII NTB berpandangan bahwa pemerintah daerah dan DPRD NTB perlu menghadirkan terobosan kebijakan yang lebih progresif dalam pembiayaan pendidikan, sehingga cita-cita mewujudkan pendidikan berkualitas, merata, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai.
“Melalui rekomendasi hasil Rakerwil dan Rapimwil ini, IKA PMII NTB berharap pemerintah daerah dapat menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (jho)