LOBAR—Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat (Lobar) heran dengan munculnya isu pembangunan kantor baru untuk wakil rakyat. Isu itu terus berhembus ditengah kondisi fiskal daerah yang serba terbatas. Namun DPRD mengaku tidak pernah mewacanakan apalagi sampai membahas wacana tersebut. Bahkan jika wacana itu benar, para wakil rakyat itu kompak menolak apabila menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kita belum pernah berfikir atau mendengar wacana pembangunan Gedung baru DPRD. Saya pikir pemerintah dan DPR itu pasti sepakat bahwa saat ini belum layaklah untuk membangun gedung DPR,” ujar Anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saiun kepada awak media, Kamis (7/5).
Baik Pemerintah Daerah (Pemda) maupun DPRD lebih fokus konsentrasi pada pembangunan kemaslahatan masyarakat, seperti infrastruktur jalan hingga fasilitas sekolah. Hal itu dinilai Saiun lebih urgen hari ini dari pada Gedung Baru DPRD.
“Wacana-wacana seperti itu belum pernah dibicarakan di tingkat DPR secara formal. Saya pikir sama, konsentrasi DPR dengan eksekutif itu membangun infrastruktur, jalan-jalan, apalagi sekarang ini kan banyak bencana, jembatan putus, jalan rusak. Ya, masih jauhlah (wacana gedung baru),” Imbuhnya.
Meski melihat kondisi bangunan DPRD Lobar saat ini yang sudah termakan zaman. Namun tetap saja, PAN memilih penggunaan APBD lebih prioritas untuk kebutuhan masyarakat. Ia menilai apa yang dipikirkan Fraksi PAN sama dengan para wakil rakyat dari fraksi lainnya.
“Bukan saja PAN, tapi saya pikir semua partai berpikir untuk kemaslahatan. Siapa aja (Anggota DPR) mau rakyatnya sejahtera, apalagi pemerintah,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Perindo DPRD Lobar Dr Syamsuriansyah. Politisi asal Labuapi tegas menolak jika wacana itu akan membebani anggaran daerah. Ia memandang kondisi fisik gedung yang ada saat ini masih sangat layak untuk menunjang kinerja para anggota dewan. Apalagi, pembangunan gedung komisi yang baru saja tuntas seharusnya menjadi alasan kuat untuk tidak melakukan perombakan total.
Poin krusial penolakan ini terletak pada sumber pendanaan. Jika pembangunan dipaksakan menggunakan APBD, maka Fraksi Perindo secara tegas menyatakan keberatannya. Namun, sikap mereka akan melunak jika pemerintah daerah mampu melobi anggaran dari pusat.
“Artinya kalau misalnya anggarannya menggunakan APBN, kami happy untuk kemudian ini diperbaiki atau dibangun baru. Akan tetapi kalau ini menggunakan APBD, mohon maaf, saya mewakili teman-teman Fraksi Perindo, bukan menolak ya, tapi akan lebih bagus kalau anggaran APBD itu dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat yang jauh lebih membutuhkan,” tuturnya lugas.
Menurutnya saat ini pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat bawah. Terutama bagi masyarakat Lobar yang kondisinya miskin dan belum memiliki rumah yang layak.
“Jangan sampai wakil rakyatnya tempatnya megah, tapi rakyatnya hidupnya terlunta-lunta,” tambahnya.
Sementara itu, Fraksi PKB memberikan perspektif yang lebih moderat dengan membedakan urgensi tiap proyek. Sekretaris Fraksi PKB, Fauzi, menilai prinsip kehati-hatian fiskal dalam wacana itu. Pemda perlu melakukan kajian mendalam agar proyek tersebut tidak menjadi beban daerah. Baginya, fasilitas publik yang menyentuh ekonomi masyarakat, seperti pasar dan jalan, tetap menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum memikirkan kenyamanan kantor pemerintahan.
“Kalau itu dari APBN kita setuju-setuju saja, tapi kalau APBD pikir-pikir dulu,” pungkasnya. (win)