MATARAM – Workshop Konsolidasi Penerapan Mandatory Spending dan Pembahasan DAU Earmark dalam APBD Provinsi NTB se-Kabupaten/Kota berlangsung Rabu (22/04) di Mataram. Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala BKAD Provinsi NTB Nursalim membuka.
Acara ini bekerjasama dengan SKALA (Program kemitraan Indonesia-Australia) diselenggarakan selama dua hari dan menghadirkan narasumber dari Provinsi maupun Kementrian dan diikuti oleh OPD terkait baik di Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota.
Pada kesempatan tersebut Nursalim menegaskan bahwa pertemuan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan sebagai pedoman bersama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi kunci agar dukungan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara optimal.
BKAD NTB, kata dia memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga seluruh program dan kebijakan yang dirancang dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB melalui pengelolaan APBD yang sehat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, Ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut pula Pimpinan SKALA NTB Lalu Anja Kusuma juga menyampaikan bahwa Program SKALA memiliki empat fokus utama, yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Data dan Analisis, serta Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.
“Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di NTB melalui penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat daerah,” terangnya.
Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat implementasi penggunaan DAU Earmark guna mendukung pencapaian target pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan dasar di tingkat provinsi maupun kab/kota.
Kedepannya seluruh pihak diharapkan dapat terus berkomitmen dalam mematuhi amanat peraturan perundang-undangan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal. (jho)