MATARAM – Guru honorer perlu dibela, difasilitasi dengan pemerintah daerah guna memperjelas status mereka terutama yang belum menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini ditegaskan Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani di Mataram Sabtu (27/12).
Lalu Hadrian meminta anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, khususnya dari PKB, untuk aktif memfasilitasi pertemuan antara guru honorer dan kepala daerah. Macan Senayan yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI penting mendorong kader PKB di daerah. Ini upaya menyikapi masih banyaknya guru honorer yang belum mendapatkan kepastian status, terutama mereka yang belum lolos seleksi PPPK.
“Saya minta teman-teman di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi, terutama PKB, untuk memfasilitasi pertemuan dengan kepala daerah. Saya berharap kepala daerah mau menemui mereka, jangan tidak menemui. Ini adalah masyarakat dari bapak dan ibu semua sebagai kepala daerah,” tegas Ketua DPW PKB NTB itu.
Menurutnya, para guru honorer telah mengabdikan diri di dunia pendidikan selama belasan hingga puluhan tahun. Karena itu, negara tidak boleh abai terhadap keberlangsungan pengabdian mereka.
“Ini sebenarnya masukan tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Negara hadir melalui pemerintah pusat dan daerah. Mereka yang hadir ini sudah mengabdi belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Lalu Hadrian menjelaskan, sebagian guru honorer yang belum lolos PPPK sejatinya telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat.
Pengakuan tersebut terlihat dari berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif honorer melalui APBN, kepemilikan sertifikasi pendidik, hingga keikutsertaan dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“Sebagian dari mereka menerima dana dari APBN melalui insentif honorer, melalui RPL, maupun sertifikasi. Artinya, pemerintah pusat sudah mengakui keberadaan dan pengabdian mereka,” jelas politisi PKB tersebut.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak lepas tangan dan mampu mengambil kebijakan yang adil serta berpihak kepada para guru honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan di daerah.
“Mohon kepada pemerintah daerah agar mengambil kebijakan yang sebijak-bijaknya terkait persoalan ini,” imbuhnya. (jho)