LOBAR– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara masif mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui inisiatif terbarunya, program Desa Berdaya. Program kolaboratif ini kini mulai fokus menyasar 40 desa di NTB dari 106 desa miskin ekstrim.
Lima desa diantaranya di Lobar yang teridentifikasi memiliki tingkat kerentanan ekonomi sebagai target awal. Langkah strategis ini diambil menyusul efektivitas program berbasis desa yang terbukti berhasil menekan angka kemiskinan di wilayah pedesaan NTB.
Launching Desa Berdaya yang berlangsung di Desa Taman Ayu Kabupaten Lobar itu dihadiri langsung 4 Kepala Daerah Kabupaten di NTB yang disasar program tersebut. Bupati Lombok Barat, Lombok Utara, Bima dan Kabupate Sumbawa Barat.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan ekonomi global, tren kemiskinan di NTB menunjukkan perbaikan signifikan. Data per kuartal 2025 mencatat penurunan angka kemiskinan dari 11,91 persen pada kuartal pertama, menjadi 11,78 persen di kuartal kedua, dan berlanjut pada periode berikutnya.
Menariknya, penurunan terbesar justru terjadi di kawasan pedesaan. Gubernur Iqbal menyoroti bahwa efektivitas berbagai program desa, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, menjadi kunci keberhasilan ini. Namun, ia juga mencatat adanya kecenderungan peningkatan kemiskinan di kawasan perkotaan.
“Program desa terbukti lebih berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan,” ujar Gubernur, menekankan orientasi kebijakan yang kini lebih berpihak pada basis komunitas.
Keberhasilan menekan kemiskinan pedesaan tidak lepas dari dua intervensi kebijakan utama. Pertama, Pemerintah menetapkan Harga Pokok Produksi (HPP) sektor pangan yang relatif tinggi. HPP beras ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram dan jagung Rp 5.500 per kilogram. Gubernur Iqbal menyebut penetapan harga ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, bertujuan utama menjaga kesejahteraan petani.
Kedua, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil menekan biaya produksi petani melalui program optimalisasi lahan pertanian. Program ini telah menjangkau lebih dari 10.700 hektare lahan di NTB, menjamin suplai air pertanian lebih terjamin. Dampaknya terasa langsung, di mana lahan yang sebelumnya hanya mampu panen sekali setahun, kini bisa panen dua kali, bahkan tiga kali dalam setahun.
Kombinasi antara harga jual yang naik dan biaya produksi yang turun, yang juga didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik, mendorong kenaikan signifikan pada Nilai Tukar Petani (NTP) NTB, dari 123 menjadi 128.
Menyikapi keberhasilan ini, program Desa Berdaya diluncurkan. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar program rutin, melainkan sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen.
“Desa Berdaya adalah program keroyokan. Ini milik bersama, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta, NGO, hingga relawan,” jelasnya.
Gerakan ini lahir dari evaluasi bahwa penanganan kemiskinan selama ini cenderung parsial dan kurang terorkestrasi. Target utama gerakan ini sangat ambisius, menghapus kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran dua persen, paling lambat pada tahun 2029. Secara keseluruhan, NTB mencatat terdapat 106 desa dengan status kemiskinan ekstrem, tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota.
Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), program Desa Berdaya telah menetapkan lima desa sebagai lokasi awal implementasi.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar, Mahnan, merinci desa-desa sasaran seperti Kecamatan Sekotong Desa Buwun Mas dan Desa Batu Putih. Kecamatan Gerung, Desa Taman Ayu. Kecamatan Gunung Sari, Desa Mekarsari. Dan Kecamatan Lingsar Desa Batu Mekar.
“Tujuan utama Desa Berdaya adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran,” tegas Mahnan, menggarisbawahi pentingnya akurasi dalam intervensi program.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, program ini diawali dengan verifikasi data keluarga miskin (KK miskin) secara cermat. Proses ini dilakukan bersinergi dengan verifikator kabupaten dan melibatkan peran aktif pendamping desa. Data kemiskinan yang telah dimiliki Pemkab Lombok Barat juga menjadi rujukan utama.
Setiap desa akan menerima dukungan program dengan estimasi anggaran antara Rp300 juta hingga Rp500 juta. Mahnan menjelaskan bahwa dana tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan produktif, bukan bantuan tunai langsung. Program ini dijadwalkan mulai berjalan tahun depan, didukung oleh 35 pendamping desa yang ditempatkan di lima lokasi sasaran.
Pemkab Lombok Barat optimistis bahwa melalui pendekatan kolaboratif berbasis desa dan intervensi yang fokus pada pemberdayaan, target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara berkelanjutan.
“Indikator utama keberhasilan kami sederhana, yaitu turunnya angka kemiskinan ekstrem di desa-desa tersebut,” pungkas Mahnan.(Win)