KLU-Fraksi PKB mendorong Fostur APBD 2026 lebih berfokus pada program penguatan pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat, dengan lebih memperhatikan tiga sektor utama daerah Pertanian, Perikanan dan Pariwisata.
Ketua DPRD Lombok Utara yang juga anggota Fraksi PKB Agus Jasmani menginginkan APBD 2026 betul-betul berpihak nyata kepada kepentingan masyarakat, terutama kaum nelayan dan petani.
“Tahun Anggaran 2026 kami mendorong agar dibangun Tempat pelelangan Ikan ( TPI ) guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan mengingat potensi ikan laut kita sangat besar,” ungkap Agus usai sidang paripurna pandangan Fraksi terhadap RAPBD 2026, Selasa (4/11).
Ia juga menilai selain sektor perikanan, sektor pertanian juga tidak kalah penting, seperti peningkatan SDM petani dan penyediaan pupuk bagi petani secara adil dan merata.
Pihaknya juga mendorong agar pemerintah juga lebih memperhatikan pula sektor pariwisata sebagai andalan dalam pendapatan daerah, dengan upaya peningkatan infrakstruktur pariwisata dan penguatan kapasitas pelaku wisata.
“Pariwisata kita harus semakin bagus dan maju, karena ini tujuan untuk peningkatan PAD juga,” ucapnya.
Agus juga berpendapat, setelah mendengarkan penjelasan Kepala Daerah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 serta menyimak secara seksama pandangan umum dari seluruh fraksi di DPRD, dinilai bahwa pembahasan RAPBD tahun ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah, dengan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sementara, terhadap postur anggaran harus disesuaikan kembali setelah TKD di pangkas Rp 200 miliar lebih, yang sebelum sudah disepakati dalam pembahasan KUA PPAS.
“DPRD berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan RAPBD secara konstruktif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan masukan dari masing-masing fraksi, serta memperdalam sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti seluruh pandangan, saran, dan catatan fraksi dengan semangat kolaboratif,” imbuhnya.
DPRD, kata Agus, berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal, agar RAPBD 2026 benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara .
“Saya selaku pimpinan juga mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan yang konstruktif, kritis, dan solutif dalam rangka,” ucapnya.
Penyempurnaan dokumen RAPBD ini, kata Agus, mayoritas fraksi menginginkan APBD 2026 berdampak nyata untuk kesejehteraan masyarakat.(dhe)