LOBAR—Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang digaungkan sejumlah aktivis atas kebijakan Pemkab Lombok Barat (Lobar) memutusan kontrak 1.664 tenaga non-ASN di luar database, batal digelar, Jumat (31/10). Beberapa hari sebelumnya, seruan aksi di media sosial begitu aktif dilakukan LSM Kasta sebagai inisiator. Entah apa yang terjadi, pada hari yang dijadwalkan aksi itu tidak terlaksana.
Pengamanan superketat sudah disiapkan pihak kepolisian bersama TNI dan Satpol PP untuk mengamankan jalannya aksi itu. Terlebih, pihak koordinator aksi sudah bersurat kepada kepolisian akan ada ribuan massa terlibat aksi yang direncanakan di depan Kantor Bupati Lobar.
Kapolres Lobar, AKBP Yasmara Harahap, merincikan bahwa lebih dari 700 petugas gabungan disiagakan sejak pagi hari. Melibatkan unsur dari Polres Lobar, dukungan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Polda NTB (termasuk Direktorat Samapta dan Satuan Brimob Polda), serta unsur Pemda seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Pemadam Kebakaran. Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Komando Distrik Militer (Kodim) juga turut bergabung dalam upaya pengamanan.
“Dari Polres Lombok Barat bersama dengan unsur TNI dan Pemda, kami melaksanakan pengamanan dengan jumlah personel kurang lebih 700 orang,” ujar Kapolres.
Isu utama yang memicu rencana demo adalah kebijakan pemutusan kontrak kerja yang diperkirakan berdampak pada 1.664 orang tenaga honorer non-database.
Intelijen memperkirakan massa aksi yang akan berpartisipasi mencapai antara 1.000 hingga 2.000 orang, sesuai dengan jumlah korban PHK.
Namun, hingga sore hari, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Hingga pukul 16.00 Wita, massa aksi dalam jumlah signifikan belum terlihat di lokasi. Kapolres Lobar memastikan situasi tetap terkendali.
“Sampai dengan sore hari ini, dari yang awalnya rencana aksi pukul 14.00, yang sekarang pukul 16.00, kita pantau masih kondusif. Artinya belum terlihat ada massa aksi yang seperti estimasi awal tadi 1.000 sampai 2.000,” jelas Kapolres.
Meskipun aksi batal, pihak pengamanan menekankan bahwa mereka tidak pernah meremehkan informasi sekecil apa pun.
“Kami tidak pernah menganggap ini prank (bercanda). Apa pun informasi yang masuk, tetap kami sikapi serius, sebab kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum adalah hak konstitusi dari setiap warga negara,” tambah Kasatpol PP Lobar, I Ketut Rauh. (win)