Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berpartisipasi dalam kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Serentak Nasional Tahun 2025, yang digelar pada Selasa (21/10) bertempat di Aula Graha Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur NTB.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan serentak nasional di 38 provinsi, dengan pelaksanaan luring di Provinsi Jawa Timur dan daring di daerah lainnya. Inisiasi kegiatan berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pegadaian.
Untuk Provinsi NTB, akad KUR diberikan kepada 350 debitur dan calon debitur yang merupakan binaan Dinas Koperasi UMKM dan Pegadaian. Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pemangku kepentingan, seperti Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kanwil DJPB, Polda NTB, Bank Indonesia Wilayah NTB, Dinas teknis terkait, serta para pelaku UMKM.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, Kanwil Kemenkum NTB membuka Booth Layanan Hukum, khususnya dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU). Dari kegiatan tersebut, 11 orang melakukan konsultasi terkait merek dagang, serta 1 orang berkonsultasi mengenai pendirian Perseroan Perorangan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, menjelaskan bahwa partisipasi ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap layanan hukum yang berkualitas dan inklusif bagi pelaku UMKM. Tim akan melakukan pengecekan lanjutan terhadap merek-merek yang dikonsultasikan untuk memastikan kelayakan pendaftarannya ke DJKI.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui perlindungan hukum yang kuat.
“Pelaku UMKM harus memahami bahwa legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual adalah pondasi penting untuk berkembang secara berkelanjutan. Kanwil Kemenkum NTB hadir untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses informasi dan layanan hukum yang mudah dan tepat,” ungkapnya.
Kegiatan Akad Massal KUR ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pembiayaan, serta peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) bagi masyarakat produktif di seluruh Indonesia. (*)