MATARAM – Kota Mataram masih dalam status zona merah penyebaran Coronavirus Disease atau Covid 19. Dengan jumlah kasus pasien positif korona paling banyak di NTB hingga lebih 400 kasus. Menjadi ibu kota provinsi, mobilitas atau pergerakan warga yang cukup tinggi salah satu faktor menjadikan Kota Mataram zona merah.
Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh, mengatakan, wilayah Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan. Juga banyak terdapat sektor jasa dan perdagangan. Hal ini setidaknya membuat aktivitas warga cukup tinggi dan padat. Keramaian agaknya cukup sulit terhindarkan.
“Wajar kalau Kota Mataram ini ramai. Karena masyarakatnya melakukan berbagai aktivitas,” ungkap dia, belum lama ini.
Ahyar menilai penyebaran wabah virus corona tidak lagi terjadi di lingkungan-lingkungan. Setelah upaya Penanganan Covid 19 Berbasis Lingkungan (PCBL) Kota Mataram di 325 lingkungan terus dimaksimalkan. Oleh jajaran Tim Gugus Penanganan Covid 19 Kota Mataram. Mulai dari partisipasi semua lapisan masyarakat, kepala lingkungan, lurah, hingga camat setempat.
Saat ini ujar Ahyar, penyebaran wabah virus corona sudah mulai bergeser di area-area publik dan di tempat kerja. Atau warga terpapar virus corona saat berada di area publik. Entah itu di kantor dan di area publik lainnya. Meski begitu, Pemkot sudah meminta agar tempat-tempat publik menyiapkan protokol kesehatan. Bahkan area publik seperti obyek wisata sudah mulai ditutup.
“Taman Loang Baloq dan obyek wisata lainnya saya minta tutup dulu,” ungkap orang nomor satu di Kota Mataram itu.
Menurut Ahyar, Kota Mataram sebagai daerah dengan status zona merah penyebaran Korona karena masyarakat melalukan berbagai aktivitas. Seperti di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan di tempat-tempat lainnya. Beda kondisinya dengan kabupaten lai. Warganya masih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Jika sudah di sawah bisa seharian. Intensitas intraksi dengan warga lain tidak terlalu tinggi.
“Kalau di Mataram warga yang kerja di perkantoran mobilitasnya tinggi. Kadang diluar, bahkan pada jam istirahat mereka mencari makan diluar,” jelas dia.
Meski begitu, warga yang terpapar positif Covid-19 terus dilakukan tracing. Bahkan, Pemkot memiliki alat swab sendiri untuk memeriksa pasien terpapar corona. Malah sejak 6 Juli 2020, Pemkot sudah menggratiskan biaya rapid test dan swab secara mandiri bagi warga Kota Mataram di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dan di 11 Puskesmas.
“Biaya rapid test dan swab mandiri bagi warga Kota Mataram kita gratiskan. “Kami juga sudah minta rumah sakit swasta atau pelayanan kesehatan diluar Kota Mataram tidak menerima rapid test warga Kota Mataram,” ungkap Ahyar.
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, mengatakan, sampai saat ini, pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Mataram terus dilakukan tanpa henti. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengawasi dan mengkoordinir setiap area publik.
Misalnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengawasi ruang terbuka hijau (RTH). Dinas Perdagangan mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid 19 di pasar tradisional. Kemudian Dinas Pariwisata mengkoordinir pengawasan di beberapa obyek wisata.
“Masing-masing OPD punya tugas masing-measing mengawasi penyebaran Covid 19,” ungkap dia. (zak)