MATARAM – Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan aktor yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menyebabkan layanan hukum tak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, peran Kepala Desa dan Lurah sebagai paralegal sangat dibutuhkan guna meningkatkan jangkauan layanan dan bantuan hukum.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan pendaftaran Paralegal Justice Award (PJA) pada Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Dasan Cermen, dan Desa Beleke, Jumat (7/2).
Pendampingan tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam mengunggah berkas administrasi oleh Kelurahan yang akan mengikuti Paralegal Academy tahun 2025.
Kanwil Kemenkum NTB, melalui Tim Penyuluh Hukum memeriksa semua berkas kelengkapan pendaftaran dan data dukung administrasi. Seluruh Lurah dan Kepala Desa yang dikunjungi menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas pendampingan yang dilakukan oleh Tim Penyuluh Kanwil Kemenkum NTB.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menjelaskan Paralegal Justice Award bukanlah sebuah perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi Kepala Desa dan Lurah untuk memberikan pelayanan hukum non-litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat. (*)