MATARAM – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menepis rekomendasi pelaksanaan perubahan nama bandara itu rekonstruksi (menyusun ulang administrasi), perubahan nama BIL menjadi BIZAM.
“Ini bukan rekonstruksi ulang, tapi tentu kalau ada masalah ya tugas kami mendatangi tokoh masyarakat itu,” klit gubernur saat ditemui usai menghadiri paripurna rekomendasi Pelaksanaan SK Menhb Nomor KP 1421 tentang perubahan nama BIL.
Gubernur berjanji akan mendatangai pihak yang masih kontrak. Apalagi jika penolakan itu disebabkan ada luka batin yang belum disembuhkan.”Kalau ada luka batin yang belum sembuh kita coba obati,” kata Zul dengan nada canda.
Politisi PKS itu belum membangun komunikasi dengan tokoh di Lombok Tengah, termasuk Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT, namun Zul mengklaim hubungan dirinya dengan Suhaili selama ini baik-baik saja. Jika dalam perubahan nama bandara ini dirasa ada yang kurang lengkap, gubernur berjanji akan melengkapinya.
“Sebenarnya kita semua sudah tahu masalahnya seperti apa. Secara pribadi pak Bupati tetap komunikasi baik dengan kita (Provinsi) dan kita akan lengkapi yang kurang,” janjinya.
Gubernur juga akan menyambangi mereka yang belum satu paham terkait perubahan nama bandara itu. Sebab tidak bisa dipungkiri dalam polemik perubahannya lantaran banyak cara pandang yang berbeda. Menurutnya, sebenarnya dari awal pemerintahan pusat sudah selesai dengan nama bandara ini dan tidak mungkin mereka rubah kebijakan cuma melihat dinamika di NTB makin menjadi jadi, sehingga eksekusinya ditunda jangan sampai NTB sebagai daerah pariwisata gaduh. Untuk itu pusat mengajak DPRD NTB untuk melaksanakan perubahan nama bandara itu.
“DPRD representasi masyarakat semua. Tidak mungkin kita akan dengar bangak orang. Sehingga dicari yang formal kira kira apa,” jelasnya.
Dengan keluarnya rekomendasi secara formal ini gubernur akan menyampaikan ke pusat bahwa proses politik di daerah sudah selesai.”Dan silakan untuk eksekusi Angkasa Pura,” pinta Zul.
Disinggung kapan akan dieksekusi, gubernur mengatakan pemprov tidak bisa tergesa-gesa. “Eksekusi? Kita laporkan dulu ke pusat,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah, Ruslan Turmudzi mengingatkan pemerintah agar selalu menjaga kondusifitas daerah. Stabilitas daerah menjadi penekanan untuk menjalankan SK tersebut. “Menjaga kondusifitas daerah itu wajib hukumnya bagi kita semua,” tegas Ruslan.
Dengan rekomendasi yang dikeluarkan dewan tentunya bentuk dukungan formal untuk mengeksekusi SK Menhub yang dikeluarkan September 2018 itu. Tugas dewan sudah selesai untuk eksekusinya ada pihak yang berwenang seperti Pemprov NTB, Pemda Loteng maupun pihak Angkasa Pura sendiri.
“Yang paling penting kita kedepankan keamanan,” katanya.
Rekomendasi yang dikeluarkan DPRD NTB sejalan dengan mekanisme yang ada. Rekomendasi tersebut dukungan politik Dewan dalam rangka pelaksanaan SK Menhub.
“Untuk ekseskusinya sepanjang aman dan kondusif,” tutur Ruslan.
Ruslan menyampaikan, banyak agenda penting di Lombok Tengah yang sama-sama perlu dijaga dan dirawat, 2021 NTB menjadi tuan rumah MotoGP. Dukungan pengembangan KEK Mandalika dengan akan dibangun bypass dengan delapan ruas dari Bandara menuju Kuta Pujut termasuk akan dibangun RS Internasional Lombok. Ruslan menegaskan jangan sampai hanya karena polemik perubahan nama bandara daerah dirugikan sehingga akan terganggu visi misi NTB gemilang.
“Kondusifitas daerah harga mati,” tutupnya. (jho/r1)