PRAYA—Pemkab Lombok Tengah (Loteng) angkat tangan. Pemerintah mengaku kesulitan mencetak dua juta masker untuk masyarakat. Hal itu dikarenakan, selain proses pembuatan masker ini butuh waktu lama, UKM yang mencetak masker terbilang minim.
Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menyatakan, untuk pengadaan dua juta masker ini tidak semudah membalik telapak tangan. Karena prosesnya membutuhkan waktu lama. Apalagi jumlahnya sampai jutaan masker.
“Setelah kita eveluasi pelaku UMKM yang diminta membuat masker, mereka tidak mampu dengan cepat untuk membuat masker sampai dua juta,” terangnya usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Loteng, kemarin.
Ia menegaskan, kendala para pelaku UMKM dalam membuat masker ini adalah bahan baku dan modal. Karena bahan baku dan modal itu harus dari mereka sendiri. Sebab, secara aturan pemerintah daerah tidak bisa menyuplai bantuan bahan baku atau modal terlebih dahulu.
“Intinya kami menggunakan sistem beli masker pada mereka. Kami tidak boleh menyiapkan bahan baku terlebih dahulu untuk mereka,” ucapnya.
Meski demikian, pihaknya sangat berharap agar pengadaan dua juta masker ini bisa tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk mekanisme suplai masker tersebut nantinya akan melalui Satgas kemudian menuju desa masing —masing.
“Kami dari Pemkab tentu inginkan agar masker ini segera sesuai dengan keinginan masyarakat juga,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, Ihksan menyatakan, sebenarnya untuk pengadaan masker ini sedang dalam proses oleh para pelaku UMKM. Bahkan sebelumnya, masker yang sudah jadi sudah disalurkan di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata.
“Baru kurang lebih sekitar dua ribu yang kita distribusikan,” ungkapnya.
Ia menyatakan, pembuatan masker ini tidak seperti membeli beras di gudang. Sebab, pembuatan masker ini membutuhkan proses. Apalagi, jumlah pengadaan masker ini bukan satu atau dua ribu, namun jumlah yang akan diadakan sebanyak dua juta.
“Dalam pembuatan masker ini kita libatkan semua UMKM yang bergerak di bidang konveksi,” ungkapnya. (jay)
Sebenarnya UKM yang bergerak dalam bidang menjahit di Lombok Tengah …. Tetapi negosiasi harga yg tidak menjanjikan… Sehingga UKM Menolak. Masak iya Masker standar diminta dgn harga 4 ribu ……. Seharusnya Pemda Loteng …. Mencontoh pemprov NTB … yang mengandeng UKM dengan Harga lebih tinggi .. contohnya UKM minyak kelapa dsb …..
Biro biro UKM untung …. Tatapi modal tidak kembali