PRAYA – Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng dipertanyakan.
Pasalnya, temuan dari Komunitas Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KODE HAM) NTB di lapangan, ada beberapa sekolah sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan.
Ketua Kode HAM NTB, Ali Wardana mengatakan, terkait pengerjaan DAK Fisik swakelola type-1, Dinas Pendidikan Lombok Tengah ditemui ada beberapa temuan. Dimulai dari penentuan suplier tidak dilakukan identifikasi oleh Dinas. Belum lagi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas tanpa ada kesepakatan antar penyedia barang.
“Dari hasil hearing ini, kami minta Komisi IV untuk membentuk Satgas pengelolaan DAK, karena dari hasil survei yang kami lakukan ada beberapa sekolah masih dalam pengerjaan dan tidak sesuai spek,” tegasnya saat hearing di kantor DPRD Loteng, belum lama ini.
Ia menuturkan, pengerjaan DAK ini seharusnya paling lambat per Desember 2022 sudah selesai dan sekolah sudah menerima kunci. Pihaknya berharap kepada Dinas Pendidikan supaya ada keterbukaan bekerja sesuai regulasi demi kualitas mutu pendidikan. Serta mewujudkan visi misi bupati guna mewujudkan kualitas SDM yang bermutu.
Selain itu, pihaknya juga menyinggung terkait intervensi pembelanjaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembuatan website sekolah dengan biaya yang cukup tinggi. Belum lagi pengadaan TIK 2022 tidak berdasarkan surat edaran Rencana Kegiatan Program Pembelajaran (RKPP).
“Hal-hal seperti ini tidak bisa kita biarkan terus menerus karena dapat merugikan negara,” tegasnya.
Dari pantauan Radar Mandalika pertemuan singkat yang dipimpin langsung oleh ketua komisi IV itu belum mendapat kesimpulan. Mengingat kepala dinas dan sejumlah kepala bidang tidak bisa menghadiri pertemuan penting tersebut. Sehingga akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat.
Sementara Kepala Bidang Sarpras Dinas Pendidikan Loteng, Lalu Rupawan Jhoni dimintai keterangan oleh media terkait progres pengerjaan DAK mengatakan, pengerjaannya sudah selesai semua.
Untuk DAK 2022 pemerintah daerah bidang pendidikan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 23 miliar untuk 32 sekolah baik SD dan SMP.
“Alhamdulillah sekolah di bawah tanggung jawab saya, proses pengerjaan gedung DAK sudah selesai semua. Yang lain saya kurang tahu takut salah nanti, begitu juga terkait pengadaan website sekolah bukan saya punya tanggung jawab namun Bidang Dikdas,” bebernya.
Jhoni memaparkan, untuk bantuan DAK 2023 hanya 8 sekolah yang mendapatkan bantuan dengan total anggaran Rp 5,6 miliar. Minimnya bantuan ini disebabkan karena lemahnya pengelolaan data pokok pendidikan (Dapodik) oleh operator sekolah.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, Lalu Sunting Mentas mengatakan, kondisi fisik sekolah di Lombok Tengah memprihatinkan. Sebanyak 50 persen sekolah naungan Dikbud Loteng butuh perbaikan, dan ini sudah dilaporkan ke bupati.
“Kita mohon bupati ditinjau kembali, supaya sekolah yang memungkinkan perlu dimerger atau dihapus dengan acuan melihat kondisi siswa. Harapan kita ke Pemda ada tim pengkaji itu seperti apa solusi terbaik, kalau kita sih pinginnya dimerger sekolah yang jumlah siswanya sedikit,” ucapnya.
Kabar terbaik untuk pendidikan lanjut politisi PPP ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atas keterbatasan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga semua dana pokir dewan diarahan ke bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tahun ini.
“Untuk infrastruktur sudah terpenuhi jadi dua bidang ini menjadi penekanan tahun ini,” pungkasnya. (hza)