Bukti Menunjukkan Kerukunan, Ada Miskomunikasi dan Provokator
Warga Desa Mareje, Kecamatan Lembar mengikuti Gawe Rapah yang digelar Pemkab Lombok Barat. Diharapkan kegiatan itu menghapuskan seluruh kesalah fahaman yang sempat menimbulkan konflik. Seperti apa?
WINDY DHARMA-LOMBOK BARAT
KESALAH fahaman yang sempat terjadi di warga Desa Mareje hingga berbuntut perusakan rumah diharapkan selesai. Setelah dilakukan acara Gawe Rapah atau syukuran bersama masyarakat setempat, Rabu (18/5).
Tradisi begibung atau makan bersama dalam satu dulang antara dua masyarakat muslim dan budha pun menujukan kerukunan yang sudah lama terjalin. Tak ada jarak yang terlihat. Konflik sosial akibat kesalah fahaman yang sempat terjadi awal Mei lalu itupun terasa sudah tak ada.
Gubernur NTB, Kapolda, Danrem, Bupati, dan Forkopimda Lobar serta FKUB menjadi saksi kerukunan masyatakat Mareje itu. Tema semua bersaudara dan damai Marejeku sunguh pas mengambarkan suasana silahturahmi yang terjalin saat acara itu.
Ikar sopoq tundun atau satu keturunan yang dibacakan dan dipandu oleh Wali Paer Lobar H L Anggawa Nuraksi tambah. Ikar ini menerangkan bahwa masyarakat satu keturunan sehingga perlu menjaga kebersamaan dan kerukunan.
Pada kesempatan itu juga bupati menepis isu yang beredar terkait konflik agama di desa itu.
“Ini semacam kesalah fahaman, kemudian pasca itu ada misskomunikasi dan provokator terutama media sosial itu yang menyebabkan konflik membesar. Setelah kita telusuri, dan turun lapangan ternyata itu adalah konflik biasa dan buka konflik agama,” paparnya kepada wartawan selepas acara.
Menurutnya untuk menetralisasi kesalah fahaman itu gawe itu digelar. Agar mempererat silahturahmi masyarakat setempat. Terlebih masyarakat Mareje sebagian besar merupakan keluarga.
Kedepan untuk menjaga kondusifitas, pihaknya meminta pemerintah desa setempat maksimal turun ke masyarakat memfasilitasi silahturahmi.
“Kumpul-kumpul di berugak, atau halaman warga. Karena rumah di sini tidak ada jarak antaran muslim dengan budha, dan sebenarnya mereka semua bersaudara satu darah,” pesannya.
Orang nomor satu di Lobat itu mengimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanpa emosi. Justru memperkuat komunikasi yang baik sehingga bisa memperoleh solusi bersama secara musyawarah.
Terkait perbaikan rumah yang rusak dampak kesalah fahaman itu, Fauzan menegaskan Pemkab Lobar sudah mulai melakukan pembangunan. Perbaikan rumah itu akan mengunakan anggaran dari Dana Tak Terduga (DTT) bencana.
“Ada 6 rumah yang rusak dan semuanya akan kita kembalikan seperti semula,” pungkasnya.
Sementara itu Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah menilai kedepan tantangan tidak mudah. Hal ini karena pengaruh sosial media yang dapat diakses secara luas. Termasuk terkait peristiwa keributan antar pemuda di desa mareje yang kabarnya atau isunya hingga internasional. Ini tentu menjadi perhatian forkopimda NTB.
“Kami berharap agar inisiasi untuk adanya pertemuan santai sambil ngopi dapat dilakukan di kabupaten juga karena efektif dalam menyelesikan masalah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga menyampaikan filosofi dari mongolia tentang rajawali. Ia mengatakan ada pesen dalam filosofi rajawali tersebut untuk tidak mengambil keputusan saat emosi. Kemudian kedua agar jangan pernah mengabaikan teman yang sudah menemani kita dalam waktu yang lama. Dalam kesempatan ini juga Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kapolda, Dandrem, Bupati dna Wakil Bupati serta semua pihak yang teleh menjaga mareje agar tetap aman. Ia berharap mareje agar dapat tetap aman dan damai.
“Apresiasi kami untuk bapak kapolda, dandrem serta kita semua beruntung memiliki bupati dan wakil bupati yang luar biasa. Terima kasih kepada semua pihak dan mari kita jaga desa kita tercinta agar tetap damai dan rukun,” ujarnya.
Kerukunan di Mareje yang sudah ada sejak dulu diharapkan bisa kembali seperti sedia kala oleh Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah. Politisi Gerindra itu juga berkomitmen bersama Pemkab Lobar untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat setempat terkait program pembangun untuk rumah yang sempat rusak.
“Kami DPR pasti siap mengawal hal itu,” pungkas politisi wanita itu. (*)