LOTIM – Belasan massa aksi menggeruduk kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim). Massa menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Umum (Dirum) dipecat, karena dituding tidak becus mengurus air bersih masyarakat daerah ini. Namun di tengah jalannya aksi, massa berontak mengakibatkan terjadinya bentrok dengan aparat keamanan, kemarin.
Sebagian massa didorong keluar aparat, sedangkan tiga diantaranya dibawa masuk gedung PDAM. Akibat bentrok tersebut, beberapa personel polisi mengalami luka ringan. Hingga pada akhirnya perwakilan massa pun diterima Dewan Pengawas (Dewas) PDAM.
Mewakili massa aksi, Hendra S menyebutkan, kinerja Dirut dan Dirum sangat buruk dan mencederai hati masyarakat Lotim. Bukan itu saja, kedua pejabat tersebut dianggap hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan pelanggan atau masyarakat umumnya. Banyak pelanggan menangis, sebab pipa banyak tersumbat. “Kami sudah capek melihat PDAM ini. Padahal sebelumnya, kinerja direktur utama dan direktur umum sangat bagus. Tapi sekarang sangat buruk,” tegasnya.
“Jika tidak mengundurkan diri, kami masyarakat Lombok Timur secara paksa akan memintanya mundur,” tegasnya lagi.
Ia mengungkapkan salah satu alasan mendesak kedua pejabat tersebut mundur. Selain kinerjanya yang lebih buruk dari pejabat lama, kaitan program sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2021 terbaik, tapi sekarang buruk dan malah program SR MBR ini mau diblack list pusat. Harusnya, pejabat sekarang lebih baik dari sebelumnya, tapi kenyataannya justru sok-sokan dengan kursi jabatannya, seakan berkuasa pada perusahaan sendiri.
“Kami harapkan supaya perusahaan ini bermanfaat untuk masyarakat. Kalau tidak secepatnya mundur, saya jamin setiap hari akan demo, demi kemaslahatan masyarakat Lombok Timur,” ujarnya.
Dewan Pengawas PDAM, Andi Budiman berjanji sesegera mungkin akan menyampaikan aspirasi massa aksi pada Bupati Lotim. Koordinasi merupakan fungsi Dewas, jangan sampai dalam permasalahan ini Dewas salah fungsi. Sementara masalah Plt ini, pihaknya mengklaim sudah mengkonfirmasi pada Bupati dan bisa dicek langsung. Ia menegaskan bersama Dewas dan jajaran direksi, ingin PDAM mengalami perubahan lebih baik, mengingat PDAM salah satu perusahaan pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Intinya kaitan keluhan massa aksi, besok atau minggu depan, kami dari dewan pengawas akan koordinasi terkait posisi direksi yang masih dijabat pelaksana tugas,” pungkasnya seraya membeberkan alasan mengapa Dirut dan Dirum tidak menemui massa aksi, lantaran sedang rapat dengan asisten II dan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi selaku pembina. (fa’i/r3)