MATARAM – Event MotoGP sukses terlaksana di Sirkuit Mandalika, Minggu kemarin. Namun, permasalahan terhadap kedatangan 65 Angkutan Sewa Khusus (ASK) dari luar NTB yang dilakukan oknun DD mulai dibongkar.
Atas kejadian itu, Junaidi Kasum sebagai Ketua DPD Organda NTB meminta agar Dinas Perhubungan NTB melakukan kordinasi dengan beberapa pihak terkait atas masalah yang membelit pengusaha tranportasi dari Malang itu.
“Jangan sampai masalah mendatangkan kendaraan ini menimbulkan masalah baru dan mengakibatkan nama baik NTB jadi jelek,” tegas JK sapaan akrabnya kepada media, Senin kemarin.
Sementara itu, Hadi dan Mihfatul yang merupakan penanggung jawab ASK dari Surabaya dan Malang mengeluhkan oknum Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) inisial DD yang sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran dan terkesan menghilang.
“Kami dibuat luntang lantung di sini, tidurpun kami sembarang di trotoar. kendaraan yang semula kami parkir di halaman kantor Dishub NTB yang masih satu halaman dengan kantor ASTINDO oleh Kadishub melalui satpam kami diusir,” bebernya.
Dibeberkan kronologinya bermula saat pihaknya dihubungi oleh DD, bahwa ASTINDO akan menyewa sejumlah kendaraan untuk dijadikan ASK pada event motoGP. Dengan kesepakatan ongkos penyeberangan ditanggung bersama, yakni masing-masing 50 persen, atas itu pihaknya berangkat Ke Mataram menemui DD dan diakui diterima di kantor ASTINDO dan di jamu dengan baik oleh DD.
Setelah melakukan diskusi dengan meyakinkan korban bahwa ASTINDO sudah mendapatkan rekomendasi dari Dishub NTB hingga akhirnya terjalin sebuah kata sepakat. Pihak ASTINDO akan membayar DP 50 persen di awal dan sisa 50 persen usai perhelatan motoGP.
Namun sekarang Hadi harus bertanggung jawab kepada konsorsium pengusaha rencar tempat dia mengambil bus dengan kerugian 600 juta. Selain itu, pihaknya akan memproses secara hukum oknum DD.
Sementara itu, Ketua ASTINDO NTB, Sahlan megatakan, masalah yang di hadapi DD terhadapa pemesanan 65 unit mobil dia sampaikan bahwa dalam hal pemesanan mobil tersebut ASTINDO tidak pernah memberikan rekomendasi.
“Tidak pernah memberikan persetujuan, memberikan order,” tegasnya.
Disampaikannya pula, secara organisasi ASTINDO tidak pernah terlibat di dalam pemesanan kendaraan tersebut karena organisasi ini adalah organisasi nirlaba, tidak melaukan bisnis terhadap apapun. Namun, disampaikannya yang berbisnis adalah angota-anggotanya.
“Jadi ASTINDO sendiri tidak pernah melakukan pemesanan,” tegasnya.
Sementara terkait surat berkop ASTINDO yang beredar yang ditanda tangani DD sendiri, dirinya melakukan tindakan tegas dengan melaporkan jika itu benar dilakukan.
“Kami sudah laporan,” katanya.
Selain itu beredar yang melakukan pemesanan itu tidak benar, itu pun adalah bisnis antara mereka.(rif)