MATARAM – Hubungan eksekutif dan legislative kini mulai tidak mesra lagi. Apa benar hubungan mereka retak gara-gara disingkirkan posisi fraksi PKS dan Nasdem dari kedudukan strategis alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD NTB?
Belum lama ini, DPRD NTB urung menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar). Diduga kuat disebabkan tidak ada yang hadir pihak eksekutif dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Inipun dibenarkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Sudirsah Sudjanto kepada media.
“Ndak ada satu pun yang hadir. Sekda, Bappenda, Bappeda dan BPKAD. Harusnya (mereka) itu hadir,” tegas Sudirsah, Senin kemarin.
Berdasarkan undangan yang diterima anggota Banggar dari pimpinan DPRD NTB, rapat tersebut dijadwalkan mengingat langkah eksekutif yang akan melakukan refokusing anggaran dalam waktu dekat. Politisi Gerindra itu terlihat heran ketika rapat yang dilihat itu sangat prinsipil justru terkesan tidak diindahkan Pemprov. Menurutnya, jangan sampai kejadian itu terjadi dikarenakan dinamika pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) karena tidak memberikan jatah kursi pimpinan AKD kepada fraksi pemerintah, PKS dan Nasdem.
“Kalau memang ini benar (soal AKD, red), ndak ada kedewasaan pemerintah ini yang kemudian menelantarkan agenda besar DPRD termasuk (agenda) Banggar ini,” tegasnya lagi.
“Yang jadi pertanyaan kita kira-kira ada apa,”sambungnya.
Ditambahkannya, malah waktu itu Sudirsah tidak melihat ada anggota Banggar dari PKS dan Nasdem di ruangan rapat. “Tapi salah satunya memamg PKS sedang ada Bimtek,” katanya.
Sudirsah mengatakan, kejadian itu jangan sampai gara-gara AKD yang kemudian mengorbankan kepentingan hajat hidup orang banyak. Terlebih pembahasan itu masalah refokusing APBD NTB. “Jangan korbankan kepentingan besar hanya karena alat kelengkapan dewan (AKD),” sentilnya.
Menurut Sudirsah, dinamika yang terjadi di politik hal yang biasa ada yang berposisi oposisi ada juga yang berkoalisi. Kondisi itu tidak saja terjadi di daerah bahkan di pusat pun pernah terjadi.
“Pernah ada Koalisi Merah Putih (KMP), ada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di pusat. Jadi dinamika di politik itu kan hal yang biasa,” terangnya.
Pengakuan yang sama juga disampaikan anggota Banggar lainnya, Rusli Manawari yang juga mengakui tidak terlihat ada dari OPD (TAPD) yang hadir. “Saya lebih awal datang di rapat Banggar dan tidak ada satupun OPD yang saya lihat hadir,” ungkapnya.
Informasi yang diterima Radar Mandalika pasca terjadi pemilihan AKD itu gubernur melarang bawahannya mengikuti kegiatan yang ada di DPRD NTB. Bahkan informasi dari salah satu anggota dewan mengatakan saat itu gubernur sempat mengontak pimpinan fraksi PKS dan Nasdem diberikan jatah AKD namun diacuhkan mayoritas fraksi.
“Tapi WA pak gubernur diacuhkan,” cerita sumber itu.
Sementara itu, Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, ketidakhadiran TAPD itu soal teknis, karena laporan mereka belum siap. “Tidak usah dipersoalkan,” tegas Isvie terpisah.
Isvie juga membantah ketidakhadiran TAPD ada kaitan dengan boikot fraksi PKS dan Nasdem dalam posisi AKD.”Tidak ada isu gubernur sengaja melarang OPD ikut rapat Banggar,” tegasnya.
Yang pasti lanjutnya, sudah dikomunikasikan saat itu via telpon, jawaban TAPD belum siap laporan sehingga akan segera dijadwalkan ulang. “Refocusing itu kewenangan eksekutif, kita hanya mengundang saja,” cetus Isvie.
Sementara itu Ketua TAPD, Lalu Gita Ariyadi membantah adanya larangan pimpinan kepada bawahannya untuk menghadiri setiap agenda DPRD NTB. “Tidak (benar),” bantah Sekda terpisah.
Ditegaskannya, pembatalan Rapat Banggar itu telah dikomunikasikannya kepada dewan bahwa waktu itu bahan TAPD belum final. “Asisten III sudah koordinasi dan permakluman,” kata Gita.
Berdasarkan surat undangan DPRD NTB dengan nomor 005/338/DPRD/NTB/2022 tertanggal 4 Maret 2022 perihal undangan rapat Banggar yang berlangsung pada 8 Maret pekan lalu. Undangan itu ditujukan kepada pimpinan dan anggota Banggar DPRD NTB. (jho)