MATARAM – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mulai blak- blakan anggaran program Zero Waste yang menjadi program prioritas pemerintahan Zul-Rohmi. Data yang diterima sejak 2019 sampai 2022 mencapai Rp 69,7 miliar.
Dimana, penanganan Zero Waste difokuskan untuk dua kegiatan yaitu, Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) dan kegiatan di bidang. Kegiatan di Bidang Dinas LHK ini kegiatan utamanya untuk sosialisasi, edukasi ke lokasi dan bantuan Sapras ke Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota dan komunitas. Sementara tahun 2019 dana yang dikucurkan Rp 23,19 miliar yang terbagi untuk dua kegiatan yaitu, TPAR Rp 8,7 miliar dan bidang Rp 15,6 miliar lebih dengan skala prioritas pada Operasionalisasi TPAR, Incinerator Lemer dan BSF Lingsar.
Berikutnya teralokasikan untuk edukasi dan kampanye, pengembangan bank sampah dan dukungan sarpras untuk masyarakat. “Yang besar anggarannya untuk pengelolaan di TPAR Kebun Kongok,” ungkap Kadis LHK NTB, Madani Mukaram saat dikonfirmasi.
Pada 2020 dana APBD yang tersedot sebesar Rp 13,4 miliar. Untuk TPAR sebesar Rp 9,4 miliar dan untuk Bidang Rp 4 miliar. Tahun 2021 sebanyak Rp 10,6 miliar rinciannya Rp 7,9 miliar untuk TPAR dan Rp 2,6 miliar untuk anggaran bidang. Lalu di tahun 2022 ini kembali dikucurkan anggaran Zero Waste sebesar Rp 22,4 miliar.
“Pembengkakan paling banyak itu di penyediaan fasilitas pendukung di TPAR,” katanya.
Madani mencontohkan, dana Zero Waste di NTB tidak seberapa jika dibandingkan dengan dana di DKI Jakarta sejak 2017 – 2019 mencapai Rp 186,5 miliar. Dibandingkan dengan penduduknya jauh lebih kecil sebesar 2,5 juta. Sementara jumlah penduduk NTB mencapai Rp 5 juta.
“DKI jauh lebih tinggi,” sebutnya. (jho)