MATARAM – Di tengah kondisi APBD NTB yang ‘oleng’, pemprov justru di beberapa OPD menyiapkan anggaran untuk pembelian kendaraan dinas (Randis) baru. Setidaknya ditemukan Rp 16 miliar anggaran untuk beli randis baik roda dua bahkan empat.
“Jelas pemborosan. Itu penyakit tahunan bagi OPD,” sebut Sekjen Forum Indonesia Untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) NTB, Hamdi, kemarin.
Hamdi menjelaskan, pemerintah harusnya mengedepankan asas tata kelola keungan yang efektif dan efisen. Efektif itu sejah mana belanja OPD itu dilakukan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat ditengah siatusi terpuruk seperti saat ini. Bisa dibayangkan jika belanja tersebut dilakukan juga di OPD lain maka anggaran tersebut otomatis tidak bisa dibelanjakan untuk program masyarakat.
“Itu semua pemborosan,” tudingnya.
Hamdi mengatakan, jika alasannya meningkatkan kinerja hal itu tidak masuk akal. Itu hanya alasan klasik OPD tersebut. Kinerja pemerintah saat ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang masih menjerat. Hasil kajian Fitra NTB Pemprov gagal menurunkan angka kemiskinan berdasarkan target RPJMD.
“Nggak penting juga untuk belanja mobil dinas disaat masa pandemi ini,” sentilnya.
Oleh karena itu, Fitra meminta gubernur agar mengevalusi OPD-OPD yang cenderung melalukan pemborosan seperti itu. “Kepala daerah harus melakukan evalusi dan monitoring,” pintanya.
Sementara itu temuan Fitra NTB pembelanjaan mobil tidak hanya di Disnakeswan Rp 450 juta, ada juga di sejumlah OPD lainnya. Sehingga total semuanya mencapai Rp 16 miliar.
Ditambahkan Direktur Fitra NTB, Ramli Ernand menyebutkan berdasarkan data yang didapatkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB teralokaikan sebanyal Rp 2, 8 miliar jenis belanja modal kendaraan penumpang. Lalu di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB sebesar Rp 20 juta, lalu di Bappeda NTB ada Rp 45 juta dan Rp 1 M lebih. Di Dinas Kesehatan NTB cukup pantastis yaitu untuk roda tiga Rp 150 juta dan belanja modal kendaraan khusus mencapai Rp 5,3 M. Termasuk juga di Dinas Kominfotik NTB Rp 32 juta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk roda dua, angkitan barang, roda tiga sebesar Rp 2,2 M. Ada juga di dinas pariwsita dan dinas perdagangan mencapai Rp 800 juta intuk dinas bermotor dan dinas roda dua. Di dinas perindustrian untuk angkutan barang mencspai Rp 337 juta. Di Dinas Tenaga Kerja Rp 590 juta dan di Satpol PP sebesar Rp 1,8 M.
Fitra tampak heran kenapa ada anggaran dana yang begitu besar untuk pengadaan kendaraan. Pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat sebagai pemilik anggaran.
“Kalau mau selamatkan keuangan daerah saat ini, gubernur perlu serius untuk menyisir anggaran yang tidak perlu seperti ini,” desaknya.
“Gubernur harus turun tangan. tidak cukup dibebankan ke Wagub atau Sekda,” sambungnya.(jho)