PRAYA – Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah (Loteng), Andi Mardan meminta Pemkab Loteng segera menutup pabrik material proyek milik PT. ML (inisial, red) di Lingkungan Bagek Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah. Pasalnya, diketahui aktivitas perusahaan tersebut kuat dugaan tak memiliki izin oprasional.
“Kalau mau pemerintah Pathul-Nursiah ini on the track, iya tutup. Supaya tidak jadi polemik kan. Kalau saya segera tutup,” pinta tegasnya kepada Radar Mandalia, Rabu (1/9).
Politisi Demokrat ini bahkan mempertanyakan, selama ini apa landasan atau dasar perusahan hingga bisa beroperasional sampai sekarang. Mengingat pabrik material yang beroperasi tidak jauh dari gedung DPRD ini sudah berjalan sejak beberapa bulan mulai tahun 2021. Akan tetapi, sejauh ini belum sama sekali mengantongi izin.
“Ada yang menjaminnya? Ataukan memang dia punya kekuatan atau power di daerah ini? Kok semaunya begitu kan,” katanya dengan nada geram.
Menurut Andi, dalam pengurusan berbagai dokumen izin, itu membutuhkan proses panjang. Disebutnya melibatkan Dinas Perkim, PUPR dan DLH Loteng. Baru kemudian perusahaan dapat mengantongi izin operasional dari Pemkab. “Kalau proses-proses ini tidak terus dilakukan, ya jangan salahkan nanti masyarakat juga bertindak,” kata Andi Mardan.
Dewan Dapil Jonggat-Pringgarata ini mendesak Pemkab Loteng untuk segera menutup operasi pabrik itu yang berada di tengah perkampungan warga. Apalagi proses izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab.
“Sempat ada pengaduan kaitanya dengan ini,” ungkapnya.
Dia menilai Pemkab Loteng kecolongan hingga pabrik material ini bisa beroperasi. Bukan kali ini saja pemda kecolongan. Bahkan dikatakan sudah seringkali. “Kalau rezim ini mau baik, ya harus tegas,” desaknya.
Sikap tegas Pemkab Loteng iapun pertanyakan. Karena itu, Andi Mardan memastikan pihaknya di Komisi III akan segera memanggil dinas terkait. “Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi sama Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” janjinya.(zak)
IST/RADAR MANDALIKA
Andi Mardan