MATARAM – Pembangunan 14 ribu lebih Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terancam. Hal ini disebabkan terblokir anggaran oleh pemerintah pusat.
Bupati Lombok Utara, H.Djohan Sjamsu mengatakan, ada 14ribu lebih RTG belum terselesaikan dikarenakan anggaran diblokir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Diketahui masa pengguanaan anggaran yang berikan oleh pusat akan berakhir 31 Agustus ini, Djohan meminta agar Gubernur NTB Zulkifliemansyah memperpanjang lagi selama tiga bulan kedepan.
“Jadi ada 14 ribu lebih masih ada dana kita diblokir oleh BNPB. Nah itu kita minta dibuka,” tegas Djohan kepada media, Salasa lalu.
Saat ditanya terkait dengan belum atau adanya respons dari BNPB soal pembukaan pemblokiran itu, bupati menjelaskan bahwa dirinya sudah mengirim tim ke Jakarta dan membawa persyaratan pembukaan pemblokiran. Dan untuk kepastian pembukaan dia akan mengutus Wakil Bupati untuk perpanjangan.
“Saya kira sudah ada komunikasi baru juga dengan BNPB, kita juga sudah ada tim kita di Jakarta,” bebernya.
Sementara itu, Kalak BPBD NTB, H. Sahdan mengatakan pada prinsipnya masalah ini akan diselesaikan setelah dirinya bersama bupati KLU menghadap Gubernur. “Masalah blokir waktunya tinggal sebentar tanggal 31 Agustus kan sudah selesai,” katanya.
Sahdan menjelaskan bahwa sejauh ini sudah ada dua kabupaten kota sudah selesai dalam pembuatan RTG. Di antaranya yakni, Kota Mataram dan KSB. KLU menjadi krusial masalahnya dikarenakan dananya diblokir. Namun semua persyaratan yang diminta oleh pusat.
“Beberapa hari yang lalu sampai dengan sekarang sudah ada timnya di Jakarta,” katanya.
Dia mengatakan juga, ada perbedaan data sehingga terjadi pemblokiran. Yakni, karena proses untuk membuka blokir ini sudah lama dan sejak tiga bulan yang lalu diupayakan oleh pemda KLU.
“Ini kan terkait perbedaan data saja sebenarnya,” tutupnya.(rif)
ARIF/ RADARMANDALIKA.ID
H. Djohan Sjamsu