MATARAM – Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajudin menyoroti lowonganya sejumah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemprov NTB. Bahkan disebutkan, tata kelola birokrasi Pemprov NTB dinilai tidak jelas.
“OPD yang lowong itu urgent, perannya sangat staregetis,” sentil Syirajudin, kemarin.
Dicontohkannya, Direktur RSUP NTB hingga saat ini masih dijabat Plt sejak mutasi bergulir Februari lalu. Padahal peran RSUP sangat menentukan dalam upaya penanganan Covid-19 yang setiap hari makin meningkat di NTB.
“Bagaiman kita mau mengalokasikan anggaran Covid-19 sementara pejabat di intansi tersebut beum didefintifkan. Ini sangat urgent,” sebut politisi PPP itu.
Berikutnya, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang mana dibiarkan lowong berbulan bulan. Selanjutnya Bakesbangpoldagri, lalu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.“Ini patut kita pertanyakan ada apa. Mestinya harus segera diisi yang lowong itu,” tegasnya.
Dampak dari status itu tentu sangat berpengaruh kepada program yang dijalankan Zul-Romi. PLT itu kewenangannya terbatas. Beda halnya ketika sudah definitif.
“PLT itu petugas pelaksana kewenangnnya terbatas. Dalam hal pelaksanaan kebijakan strategis, keputusan yang urgen tidak bisa dilaukan oleh seroang Plt,” sebutnya.
Syirajudin mengatakan, jangan bermimpi mewujudkan NTB Gemilang sementara tata kelola birokrasinya saja tidak jelas. Penataan birokrasi yang tidak jelas tentu banyak meninggal bebreba persoalan yang semsetinya harus sudah dilakukan provinsi.
“Bagaiaman mau mewujukan NTB gemilang sementatra tidak gemilang kan OPD yang ada. (OPD) Ini perangkat, piranti yang akan menggerakkan semua apsek pembanguan yang ada di daerah. Apalagi PLT terbatas kewenangannya tentu menyisakan masalahg besar,” ungkapnya.
Hal lain yang disesalkan juga tingkat koordinasi Pemprov NTB dengan komisi I yang membidangi pemerintahan itu tidak jalan. DPRD itu bukan pihak eskusi tetapi tentu masuk sebagai unsur pemerintahan yang semua persoalan yang ada di eksekutif harus dikomunikasikan.
“ (Pemimpina NTB) kurang tegas dan penataan birokasinya tidak jelas. Koordinasinya juga nggak jelas dengan komisi I,” sentilnya.
Sebagai mitra pemerintah pihaknya berharap gubernur NTB mampu mewudjukan Goverment Nice, penataan birokarai yang baik, bisa melakukan pemetaan persoalan lalu diselesaikan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir menjelaskan dirinya telah melaporkan kondisi beberapa OPD lowong yang masih terjadi sampai sekarang itu.
“Saya sudah laporkan ke pimpinan (gubernur) tinggal tunggu arahan saja,” kata Nasir dikonfirmasi terpisah.
Nasir menjelaskan kondisi OPD yang lowong itu bisa diisi dengan dilakukan Pansel atau juga dirotasi melalui mutasi yang ada. Namun dirinya tentu tidak bisa berbuat apa apa mengingat hal tersebut merupakan ranah priogratif Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini gubernur NTB.
“Semuanya yang mencakup Tupoksi BKD (dilaporkan). Kalau lowong bisa juga dirotasi atau Pansel,” terangnya singkat. (jho)