MATARAM – Program Beasiswa Pemprov NTB untuk mencetak seribu cendikia NTB tahun ini tidak lagi diurus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Sekarang ditangani Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB.
Kepala Biro Kesra Setda NTB, Ahmad Mashuri mengatakan, perpindahan pengelolaannya sesuai tata kelola keuangan yang diamanahkan dalam PP Nomor 90 tahun 2019, dimana program daerah yang menjadi program unggulan gubernur Wakil gubernur kemudian tidak merupakan urusan daerah sesuai hasil konsultasi dengan Mendagri anggaran nya ditempatkan di sekretariat daerah di bawah naungan biro yang lekat dengan urusan pendidikan.
“Maka ketemu lah di Biro Kesra,” ungkap Mashuri, kemarin.
Dia menjelaskan, di tahun ini ada pengurangan anggaran dari semula sebesar Rp 36 miliar tahun 2020, namun tahun ini pihaknya akan mengelola sebesar Rp 31 miliar. Detailnya dia tidak sebutkan namun anggaran tersebut untuk dua jenis beasiswa yaitu beasiswa umum yaitu tujuan luar negeri dan dalam negeri mulai jenjang D3 hingga S3.
“Detail alokasinya saya nggak pegang data. Datanya di kantor,” katanya.
Sebagai program unggulan Pemprov NTB, pengelolaannya tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Hanya saja di tahun ini akan ada pengembangan yaitu, ada program tambahan salah satunya pemberdayaan untuk para alumni.
Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 02 tahun 2020 yang direvisi menjadi Pergub No 48 tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa yang mengatur ada beasiswa Umum (LN), kemudian ada lagi beasiswa dalam negeri. Yang beasiswa dalam negeri dibagi ke dalam tiga bagian besar pertama, beasiswa bagi siswa miskin, beasiswa prestasi dan ketiga beasiswa untuk short course (semacam kursus). Di sampaing itu ada program dukungan yaitu pemberdayaan alumni dan rumah bahasa. Untuk pemberdayaan alumni dengan tujuan agar mereka tidak bingung saat pulang nanti. Maka nanti dapat bimbingan mau seperti apa termasuk jika bekerja di sektor mana bisa diakses sesuai dengan jurusannya.
Mashuri mengatakana untuk beasiswa umum meski untuk semua jenjang namun sesuai arahan gubernur Pemrov saat ini fokus pada pengiriman beasiswa untuk S2. Karena kalau S1 dilihatnya proses menjalani studi terbilang lama begitupun dengan S3 juga membutuhkan studi lama dan biayanya banyak.
“Supaya anak anak kita bisa banyak yang mengakses sesuai petunjuk pak gubernur kita fokus di S2, maksimal dua tahun malah studinya bisa kurang. Kalau sudah S2 harapannya bisa cari lubang sendiri untuk S3,” jelasnya.
Sementara beasiswa didalam negeri juga tidak banyak. Pemerintah hanya memberikan biaya SPP dibawah tiga juta untuk S1. Bedanya didalam Negeri ini tidak ditanggung biaya hidup dan seterusnya beda halnya yang Penerima beasiswa di LN. Artinya Pemprov hanya memberikan untuk biaya kuliah saja dan programnya juga terbatas, tidak semua jurusan bisa diakomodir dibeasiswa itu.
“Yang mana itu sesuai amanah RPJMD, kita mengacu pada program unggulan daerah untuk Prodinya. Kami akan rilis nanti jurusan jurusan mana-mana dia,” ulasnya.
Sebagai pihak yang baru ditugaskan mengurus beasiswa ia mengaku masih terus banyak belajar. Kesra baru selesai membuat regulasi. Pihaknya juga sudah membayarkan biaya hidup anak anak yang di LN khususnya mereka yang masih sekolah (on going studies).
“Besok kami akan rapat mana lagi yang perlu dipersiapkan,” katanya.
Pengurusan beasiswa sama halnya dengan saat di Dikbud semuanya akan diproses di Biro Kesra misalnya administrasi keuangan dan seterusnya. Termasuk juga mitra kerja dalam program tersebut tetap bersama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB.
“Tetap mitra kami LPP,” katanya.
Terakhir ia menegaskan beasiswa tersebut terbuka untuk semua masyarakat NTB. Namun tentu yang akan diterima mereka yang memenuhi syarat. Seleksinya akan menggunakan sistem dengan memakai aplikasi
“Supaya tidak ada pera sangka lainya. Ini juga bentuk transparansi kita,” tegasnya. (jho)