MATARAM – Pemkot Mataram tengah mengusulkan ribuan data pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai calon penerima bantuan modal dari pemerintah pusat. Tapi anehnya, sebanyak 84 UMKM “siluman” yang tidak masuk dalam usulan justru malah duluan mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 2,4 juta.
Plt Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UMKM Kota Mataram, I Gusti Ayu Yuliani mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Karena, pihaknya sama sekali tidak pernah mengusulkan nama-nama 84 pelaku UMKM yang sudah duluan mendapat bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat, belum lama ini.
“84 itu bukan usulan kita. (Jenis usahanya) formula. Cilok, dan tembel ban,” tegas perempuan berambut pendek itu, kemarin (27/8).
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UMKM Kota Mataram betul-betul sudah kecolongan. Dalam hal ini, dinas yang notabennya mengurusi masalah UMKM di ibu kota Provinsi NTB itu benar-benar dilangkahi. Betapa tidak, nama-nama UMKM yang tidak masuk usulan dari dinas terkait kok bisa lebih dulu mendapat bantuan modal usaha.
Karenanya, Yuliani merasa geram dan cukup geregetan. Bayangkan saja, sementara dari ribuan daftar UMKM yang masuk dalam usulan pihaknya dan sudah dikirim ke pemerintah pusat belum mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 2,4 juta. Oleh karena itu, dia mempertanyakan pihak atau siapa dalang di balek 84 UMKM yang sudah dapat bantuan modal.
“Sekarang ini yang curi start itu siapa. Dari dinas mana. Dari bank mana yang curi start. Kok nama-nama itu kita tidak usulkan, kok dia keluar 84,” tanya dia.
Parahnya lagi, sebanyak 84 UMKM yang sudah menerima uang Rp 2,4 juta melalui rekening masing-masing tidak semuanya ber-KTP Kota Mataram. Alias, ada diantara mereka yang ber-KTP luar Kota Mataram.
“Yang 84 di data saya itu, ada KTP-nya Lombok Barat. Ada KTP-nya Lombok Timur. Nah, itu makanya kok dia bisa masuk di datanya,” heran Yuliani.
Bahkan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kota Mataram saja. Namun sebut Yuliani, permasalahan yang sama juga terjadi di daerah lain di NTB. Seperti di Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga, hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah melalui dinas terkait.
“Lombok Tengah itu 3.000 sekian. Tapi, Lombok Tengah itu bukan usulan mereka. Lombok Tengah bingung juga,” ujar dia.
Karenanya, kata Yuliani, semua Kepala Dinas Koperasi se NTB akan menggelar pertemuan. Untuk memecahkan persoalan yang tengah terjadi di luar prosesur yang ada. Persoalan UMKM di luar usulan yang sudah mendapat bantuan stimulus ekonomi dari pemerintah pusat ini akan ditelusuri secara mendalam. Siapa atau pihak mana yang bermain.
“Jadi, yang tidak kita usulkan itu muncul. Siapa yang mengusulkan mereka,” tanya dia dengan nada tinggi. (zak)