22 Ribu KK Data JPS Mataram Tercecer

WhatsApp Image 2020 04 16 at 06.38.11

DOK/RADAR MANDALIKA SIBUK: Seorang pekerja sektor informal di salah satu UMKM kerajinan nampak mengerjakan produk kerajinan berupa almari di Kota Mataram, belum lama ini.

MATARAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi puluhan ribu kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19. Sekitar 60 ribu KK yang menjadi sasaran bantuan pemerintah. Sekitar 22 ribu KK diantaranya, nampaknya masih “tercecer” alias belum lengkap. Karenanya, Pemkot akan segera memvalidasi data penerima yang masih tercecer.

Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh, mengungkapkan, pihaknya akan memastikan data penerima program JPS akibat corona. Data penerima bantuan sudah diperkirakan mencapai 60 ribu KK lebih. Sementara dari jumlah itu, data yang sudah pasti baik bay names dan bay adress sekitar 42 ribu KK. Data penerima yang sudah pasti ini lantaran bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT).

“Kalau itu (dalam BDT) kan sudah ada. Tinggal tambahannya,” ujar dia usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, bersama Pemrov NTB, kabupaten/kota di NTB, serta sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia lewat teleconference di Aula Pendopo Wali Kota Mataram, kemarin.

Data tambahan penerima bantuan terdampak Covid-19 yang dimaskud ada sekitar 22 ribu KK. Mereka diantaranya, para pekerja/karyawan sektor formal dan informal yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, UMKM, nelayan dan lainnya. Data tambahan penerima bantuan JPS inilah yang masih ‘tercecer’. Sehingga perlu divalidasi secara pasti.

“Itu yang ingin kita pastikan data-data itu, bay names bay adress-nya. Inikan juga harus kerja keras, kerja cepat,” ungkap Wali Kota Mataram dua priode itu.

Dari 42 ribu KK dalam BDT, sekitar 30 ribu KK lebih penerima bantuan akan diintervensi menggunakan APBD Kota Mataram. Artinya, sisanya tidak akan diintervensi oleh Pemkot, melainkan dari Pemprov NTB dan Kemensos RI. Dimana, dari 42 ribu KK dalam BDT, Kota Mataram mendapat kuota bantuan lebih dari 1.800 KK dari provinsi dan mendapat lebih dari 8 ribu KK dari Kemensos RI.

“8 ribu ini kita keluarkan dari intervensi kita karena sudah dapat dari Kementerian Sosial. Kita juga akan keluarkan dari intervensi dari provinsi yang kita mendapatkan kuota 1.800,” sebut Ahyar.

Alhasil, warga penerima bantuan JPS yang diintervensi menggunakan APBD kota Mataram mencapai 60 ribu KK. Data ini terdiri dari warga tercatat dalam BDT dan data tambahan warga terdampak Covid-19 lainnya yang mencapai 22 ribu KK lebih. Pemkot sendiri telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 72 miliar dari total anggaran Rp 135 miliar untuk penamganan Covid-19.

Bantuan tahap pertama yang akan disalurkan oleh Pemkot mulai April ini. Penerima bantuan akan mendapat bantuan senilai Rp 250 ribu perbulan per KK selama enam bulan, hingga September mendatang. Bantuan berupa paker sembako, seperti beras, minyak, mi, telur, biskuit, dan berupa masker.

Ahyar menegaskan, untuk pengadaan bantuan tidak boleh melabrak aturan-aturan yang ada. Pengadaan sekaligus pengemasan (pebungkusan) akan melibatkan pihak ketiga yang sanggup untuk itu. Karena, jumlah bantuan tidaklah sedikit alias banyak. Tak kalah penting, dia menekankan, penyaluran bantuan harus tepat sasaran sesuai bay names bay adress. Untuk itu data penerima bantuan harus jelas dan tidak boleh ganda.

“Sekema penyalurannya harus dipastikan sampai pada sasarannya dengan cepat. Ini yang harus saya rapikan semua ini. Sehingga target kita pada April ini semua sudah bisa tersalurkan,” ungkap dia.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati menambahkan, pihaknya hanya memegang data warga yang masuk dalam BDT. Data tambahan penerima bantuan di luar BDT sama sekali belum diketahuinya secara pasti. Baik jumlah pekerja/karyawan yang dirumahkan atau PHK, UMKM terdampak, dan lain sebagainya.

“Data (diluar BDT) saya serahkan (hendel) semuanya di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” timpal dia.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Amiruddin, mengatakan, data penerima bantuan JPS APBD Kota Mataram dari berbagai komponen terus mengalami penambahan. Data sementara yang berhasil dihimpun per 13 April 2020 baru hanya 5.467 orang. Jumlah itu bersumber dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun data yang berhasil dihimpun sementara dari beberapa OPD. Diantaranya, UMKM terdampak baru 1.536 UMKM, PKL dari Dinas Perdagangan baru 1.547 orang, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) masing-masing 865 orang dan 553 orang. Sedangkan tenaga kerja yang dirumahkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram saja sejumlah 880 orang. Belum lagi data dari Dinas Pariwisata Kota.

“Tapi ternyata masih banyak (tenaka kerja dirumahkan). Dari Dinas Pariwisata saja tiba-tiba muncul lagi ada 550 orang. Harus segera rapat koordinasi terhadap OPD-OPD yang menangani tenaga kerja. Apakah Lingkungan Hidup (DLH) misalnya. Kan tukang sapu ribuan tu. Itu juga harus cepat ditangani,” ujar dia, belum lama ini.

Masih banyak data perima bantuan yang masih tercecer. Karena, perkembangan data terus meningkat. Data yang masih tercecer, misalnya data jumlah penyandang disabilitas dan orang terdampak Covid-19 lainnya dari OPD terkait. Untuk itu perlu koordinasi terus untuk menghimpun berbagai sumber data yang akan menerima bantuan JPS. “Data-data itu belum masuk semua,” kata Amiruddin. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pilkada 9 Desember, Pendaftaran Bakal Paslon Agustus

Read Next

Dari 35 ODP, 29 Boleh Pulang

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *