Tunda Pilkada, NU Satu Suara

1

DARI KANAN: Ketua PWNU NTB, Masnun Tahir dan Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid.

MATARAM – Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama (Ormas NU) di daerah ikut bersuara. Termasuk di NTB. Mereka juga meminta agar Pilkada 2020 ditunda.

“Kalau soal Pilkada kita sepakat dengan PBNU (minta penundaan),” tegas Ketua Tanfiziah PWNU NTB, Masnun Tahir di Mataram, kemarin.

Masnun mengatakan, sikap yang sama tidak hanya sampai wilayah, melainkan juga hingga Pengurus DPC Kabupaten kota. Secara organisasi meski surat tidak ditujukan langsung ke daerah, namun jika mengetahui ada sikap pusat berarti sikap yang sama juga harus diikuti di kepengurusan tingkat bawah.

“Secara langsung mereka sudah menerima (mengetahui surat itu), sebab kalau itu edaran pusat harus dijalani di daerah,” beber Masnun.

Harapan penundaan itu, demi kemaslahatan bersama. Pemerintah harus menunda selain memikirkan solusi sampai Covid-19 ini berakhir.  “Jadi semua harus kompak satu suara melawan Covid-19 ini,” katanya.

Masnun menegaskan, tidak ada yang bisa menjamin para pendukung pasangan calon tidak berkumpul dalam jumlah yang telah ditentukan oleh PKPU. Apalagi, mereka yang kumpul itu bentuk rasa senang mereka dalam mendukung calonnya sendiri. Hingga akhirnya mereka bisa melupakan Protokol Kesehatan Covid-19.

“Yang kumpul itu senang, sehingga lupa Protap Covid-19,” sebut dia.

Beberapa tahapan yang sangat berpotensi menyebabkan massa berkumpul, di antaranya pengambilan nomor ururt dilanjutkan dengan berkampanye.  “Apalagi saat kampanye itu melibatkan banyak orang dan itu ditidak bisa dikendali. Akhirnya SOP macam-macam kadang dilanggar,” ungkap Masnun.

Masnun menegaskan, di tengah pandemi Covid-19 ini, setiap orang harus menjaga diri sendiri dan orang lain. Untuk menghindari Covid-19 itu, dengan menjaga imunitas tubuh, menjaga pikiran yang positif kemudian olahraga menjaga makana sehat dan bergizi

“Tetap pakai masker kemudian cuci tangan dan menjaga sosial distancing,” pesannya.

Terpisah, Bawaslu NTB mempertanyakan jaminan kehadiran peserta saat kampanye berlangsung. Tidak hanya itu, yang harus dipastikan oleh calon nanti mereka yang hadir dijamin bebas dari gejala Covid-19.

 Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid mengatakan untuk bisa melihat apakah ada gejala atau tidak dengan menunjukkan Rapid Test.”Pertanyaannya apakah mereka pendukung bisa menunjukkan hasil rapid atau tidak,” tegas dia.

Khuwailid mengatakan, pelaksanaan Pilkada tahun ini selain tataran demokrasi jalan, juga syarat bisa berlangsung keselamatan terjamin.”Jangan sampai ada klaster Pilkada,” tegas dia.

Bawaslu pun mendorong agar Bapalson lebih banyak berkampanye melalui media massa, digital maupun elektronik. Hal itu tentu untuk mencegah potensi penularan Covid-19 ditahapan yang terjadi, apalagi sampai berkerumun. Tidak saja Bapalson yang didorongnya, termasuk penyelenggara teknis yaitu, KPU harus juga mendorong Bapaslon memanfaatkan media dan digital lainnya.

“Kesehatan masyarakat itu hukum tertinggi.

Bawaslu di daerah sendiri pun sudah memberikan masukan kepada Bawaslu RI, agar setiap tahapan Pilkada ini lebih diketatkan. “Kegiatan Silaturahmi kampanye mendatangkan banyak orang,” pungkas dia.

Disinggung dengan Informasi penundaan. Bawaslu di daerah belum menerima surat penundaan pilkada serentak. Khuwailid mengatakan, sampai hari ini tahapan pilkada serentak tetap berjalan.

“Belum ada surat penundaan,” jawab dia.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bupati Lotim Dilaporkan ke Kejaksaan

Read Next

Ziadi-Aswatara Libatkan Partisipasi Warga lewat “Perjuangan Berjamaah”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *