LOBAR— Tumpukan sampah kembali terjadi di Pasar Gunungsari Kecamatan Gunungsari akhir pekan kemarin. Kondisi itu dikeluhkan masyarakat sekitar, termasuk para pedagang di pasar tersebut.
Sampah itu tidak hanya dari warga sekitar dan pasar. Diduga justru lebih banyak berasal orang luar kabupaten Lombok Barat (Lobar). Mengingat kawasan itu berdekatan dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota Mataram. Terlebih pengangkutan sampat terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar. Namun ketika sudah bersih sampah kembali muncul dengan jumlah yang banyak.
“Banyak orang luar, disinyalir tidak saja dari Gunungsari tapi ada sampah dari KLU, (Kota) Mataram. Namanya malam-malam kan kita ndak tahu orang buang di sana,” terang Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLH Lobar, Mupahir yang dikonfirmasi, Senin (4/8).
Ia menilai permasalahan sampah ini perlu keterlibatan semua pihak. Karena diakuinya pembersihan sampah di kawasan itu sebelumnya sudah teratasi dengan gotong royong. Namun belakangan muncul lagi dengan jumlah yang tidak wajar.
“Setelah dibersihkan, ada komitmen dari Kecamatan bersama Polsek, Posramil dan Desa untuk mengawasi lokasi tersebut. Tapi karena tidak hanya dari gunungsari sampah datangnya dari luar,” bebernya.
Apalagi, jika terlambat ditangani maka terjadi penumpukan menggunung. Kondisi itu diakuinya juga sempat terjadi di pasar Narmada, Hingga membuat warga demo. Namun bisa tertanggani setelah ada petugas yang berjaga di titik pembuangan sampah itu.
“Disana ada petugas jaga,” ujarnya.
Sinergi dari masyarakat sangat diharapkan untuk membantu mengawasi masyarakat luar Lobar membuang sampah di lokasi itu. Selain itu kesadaran warga agar tidak membuang sampah secara sembarangan juga dinilainya penting.
Terpisah, Anggota DPRD Lobar Fauzi meminta penanganan sampah harus serius ditangani DLH. Walaupun politisi asal Gunungsari itu memahami kondisi TPA Regional overload, sehingga sampah menumpuk di berbagai lokasi.
“Memang karena kondisi ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Gunungsari, tetapi hampir merata di seluruh kecamatan di Lombok Barat,” ujar Fauzi.
Ia menilai kapasitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dibatasi hanya 100 ton per hari menjadi salah satu kendalanya. Sebab idealnya bisa mencapai 300 ton. Keterbatasan ini membuat pengangkutan sampah tidak optimal.
“Makanya di anggaran perubahan, kami sudah alokasikan Rp10 miliar untuk penanganan sampah. Saat ini kami masih menunggu perluasan lahan TPS seluas 27 are sebagai solusi jangka pendek,” jelasnya.
Meski demikian komitmen DPRD bersama pemerintah daerah untuk penanganan. Sebanyak delapan unit mobil pengangkut sampah sudah dianggarkan melalui APBD murni dan perubahan tahun ini.
“Kondisi ini harus dimaklumi, karena keterbatasan tempat pembuangan yang tersedia. Kami terus mendorong percepatan penanganannya,” ujarnya.
Tak hanya soal infrastruktur, Fauzi juga meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menggagas program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran serta warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Kami dorong agar ada langkah konkret, mulai dari peningkatan fasilitas, edukasi kepada masyarakat, hingga penegakan aturan bagi pembuang sampah sembarangan,” pungkasnya (win)