Tingkatkan Kompetensi Notaris dalam Pengalihan Saham: Kemenkum NTB Hadiri Seminar Aspek Hukum dan Praktik Notaris

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, menghadiri Seminar Aspek Hukum dan Praktik Notaris dalam Pengalihan Saham Perseroan Terbatas di Hotel Lombok Raya, Sabtu (18/10).
‎
‎Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah NTB dan diikuti oleh 248 peserta dari NTB dan luar daerah.
‎
‎Anna Ernita, menyampaikan bahwa pengalihan saham dalam perseroan terbatas merupakan transaksi yang dekat kaitannya dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses pengalihan saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris memiliki peran penting dalam menyusun dan membuat akta pengalihan saham secara sah dan legal.
‎
‎”Dengan meningkatnya kompetensi notaris, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis,” ujar Anna Ernita.
‎
‎Anna Ernita juga menekankan pentingnya edukasi bagi notaris untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar, dan update regulasi. Dengan demikian, notaris dapat menjelaskan kepada para pihak mengenai risiko, hak, dan kewajiban mereka sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.
‎
‎”Kita harus terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan notaris agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tambah Anna.
‎
‎Kegiatan seminar ini berlangsung dengan baik dan tertib, dengan pemaparan dari narasumber yang dilaksanakan secara interaktif dengan seluruh tamu undangan. Seluruh pihak yang terlibat dalam diskusi ini menunjukkan semangat dan antusias serta saling bertukar pikiran.
‎
‎Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum NTB merupakan bentuk sinergi dan bagian dari semangat ‘Setahun Bekerja-Bergerak Berdampak’ di mana seluruh jajaran Kemenkum didorong untuk menghadirkan program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*)