MATARAM – Organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode berlanjut. Selasa (12/4/2022) kembali ada kelompok turun ke jalan.
Selain aksi penolakan terhadap penundaan dan perpanjangan masa jabatan, OKP Cipayung Plus NTB yang terdiri dari PMKRI, GMKI, KAMMI, IMM, GMNI dan KMHDI mereka juga melaporkan secara hukum menteri (pembantu, red) yang dianggap menjadi makar terkait isu penundaan pemilu dan tambahan masa jabatan presiden ke Mapolda NTB.
Dalam aksinya, massa melakukan blokade jalan Langko dan menimbulkan kemacetan panjang sampai di depan kantor OJK NTB. Dalam orasinya massa mengungkapkan, sederet menteri terlibat dalam makar penundaan pemilu.
“Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan , Bahlil Lahadalia Menteri Investasi dan Airlangga Hartarto Menko Perekonomian dan beberapa ketua umum partai politik,” tegas Irwan perwakilan dari KAMMI NTB.
Sementara itu, Azis Tanjung dari DPD IMM NTB mengatakan, bahwa mereka menyulut emosi publik, dimana seharusnya mereka sebagai pembantu presiden dan wakil rakyat melakukan kerja-kerja penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang telah menggerogoti bangsa, seperti kenaikan harga BBM, kelangkaan minyak goreng dan kenaikan PPN.
Azis menyebutkan, tiga menteri ini hanya melemparkan omong kosong yang tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat, dan sangat cenderung mengarah kepada kepentingan politik praktis serta kepentingan ekonomi jangka pendek yang sedang digarap untuk kepentingan pribadi.
“Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak berdaulat di negara sendiri,”sebutnya.
Dalam orasi di depan Mapolda NTB, selaku korlap dua dalam aksi tersebut meminta kapolri mencopot Kapolda NTB jika laporan dan tuntutannya tidak dipenuhi oleh Kapolda NTB.
“Jika kapolda tidak menerima laporan kita, ingat!,” tegas Aziz.
Di tempat yang sama, Ketua DPD IMM NTB, Anhar menuturkan bahwa para pembantu presiden dan rakyat hanya bisa ambisius mengurusi politik. Mereka dianggap tidak memikirkan rakyat yang seharusnya dilindungi kesejahteraan, dan dipastikan keselamatan hidupnya.
“Kami meyakini bahwa tindakan mereka telah menghianati amanat reformasi dan melakukan tindakan makar,” tegasnya.
Dalam aksinya OKP Cipayung Plus NTB memiliki delapan tuntutan. Pertama mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan mengevaluasi menteri yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Kedua, tangkap dan adili menteri yang berpotensi melakukan makar terhadap konstitusi, Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia dan Tito karnavian.
Ketiga, mendesak Kepolisian Republik Indonesia melakukan proses hukum kepada Luhut Binsar Panjaitan, terduga penyebar hoax tentang Big data penundaan Pemilu.
Keempat, menolak penundaan Pemilu 2024 dan mendesak Presiden Jokowi untuk segera memberikan penegasan kepada KPU dan Bawaslu RI agar segera menyiapkan tahapan proses pemilu 2024.
Kelima, menolak perpanjangan masa jabatan presiden wakil presiden, karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 pasal 7.
Keenam, menolak kenaikan harga BBM, PPN dan mendesak Presiden Jokowi untuk segera menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok sembako.
Ketujuh, mendesak Presiden Jokowi agar mengintruksikan Kapolri untuk memberantas mafia penimbunan minyak goreng dan sembako.
Delapan, mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot menteri perdagangan karena gagal menyelesaikan masalah mafia minyak.(rif)