PRAYA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Murdani menyoroti soal potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengusulkan agar dibentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang fokus bertugas untuk meminimalisi kebocoran PAD.
Menurutnya bahwa satgas ini nantinya bisa terdiri dari lintas sektoral yang dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam meminimalisir kebocoran dan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD.
“Karena kita melihat banyak potenai PAD misalnya dari kawasan-kawasan wisata yang tapi disisi lainnya juga tidak maksimal berkontribusi terhadap pemdapatan asli daerah,” kata Murdani, Kamis (12/12).
Menurut wakil rakyat dari Dapil 5 meliputi Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarata ini jika potensi kebocoran PAD bisa ditekan maka sumbangsih PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah sangat signifikan.
“Kalau penekanan kebocoran itu bisa dilakukan, dua tahun ke depan Lombok Tengah bisa great A (APBD-nya),” kata Murdani, yang juga merupakan politisi NasDem.
Dia mengungkapkan, pada tahun 2025 PAD Loteng ditargetkan mencapai Rp 400 miliar lebih. “Tahun 2026, 2027 kalau bisa PAD Rp 500 miliar maka (APBD) kita great A. Nanti kita punya banyak keistimewaan kalau APBD kita great A,” kata Murdani.
Tapi, kata dia, itu sangat bergantung pada PAD. Untuk itu pihaknya di Komisi II terus mendorong dan memaksimalkan fungsi kontrol atau pengawasan. Disisi lain juga pihaknya mendorong upaya pengoptimalan potensi PAD dan peminimalisir kebocoran PAD.
“Secara langsung saya sudah diskusi dengan Bappeda/Bapperida, kemudian dengan Bappenda dan TAPD. Mungkin diakhir bulan atau mudah-mudahan diawal tahun kita bisa diskusi agak lebih fokus, misalnya mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa mendatangkan PAD,” tutup Murdani.(zak)