MATARAM–Pembangunan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) memerlukan strategi promosi yang lebih optimal untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang besar yang tersedia.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komisi II DPRD NTB dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, di ruang rapat Komisi II, Selasa, 19/10.
Pertemuan yang bertajuk silaturahmi itu dihadiri Ketua Komisi II DPRD NTB periode 2024-2029, Lalu Pelita Putra dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di dampingi anggota, Lale Yaqutunnafis, Nanik Suryatiningsih, TGH Muhannan Mu’min, Abdul Rauf, Lalu Arif Rahman Hakim dan Hulaemi.
Sedangkan dari BPPD dipimpin Ketua Sahlan M Saleh, Sekretaris HL Fatwir Uzali, Badrun, Abdus Syukur, Mustamar M Natsir. Hadir juga Direktur Eksekutif BPPD Nurhaedin dan Direktur Operasional Darwin Witarsa.
Berbagai isu strategis seputar promosi pariwisata dibahas, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi, dan perlunya inovasi promosi.
Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh menyampaikan promosi wisata merupakan kunci utama untuk meningkatkan citra destinasi dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Kami menyadari keterbatasan anggaran telah menjadi hambatan utama dalam memperluas upaya promosi. Namun, kami berkomitmen untuk tetap mendukung pariwisata NTB melalui berbagai strategi kolaboratif,” ujar Sahlan.
BPPD NTB mencatat bahwa alokasi anggaran untuk promosi wisata masih jauh dari memadai. Sahlan menyoroti dalam beberapa tahun terakhir, dukungan terhadap promosi destinasi unggulan, seperti Gili Trawangan, Rinjani, dan kawasan Mandalika, sangat terbatas. Hal ini berdampak pada daya saing NTB di tingkat internasional.
“Misalnya, pasar Eropa, khususnya wisatawan dari Italia, Prancis, dan Jerman, memiliki potensi besar. Namun, tanpa promosi yang konsisten, kita sulit menarik perhatian mereka,” tambahnya.
Perlu Sinergi antara Pemerintah, Swasta, dan Media
Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra menggarisbawahi pentingnya konsep pariwisata yang terarah, kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan media. Miq Pelita, panggilan akrabnya, menyatakan promosi pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab BPPD, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak.
“Kami melihat bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan media, dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan promosi. Media memiliki peran strategis dalam memperkenalkan destinasi NTB kepada audiens global,” katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas promosi, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan BPPD pada 2025. Di antaranya partisipasi dalam pameran Internasional. Seperti ITB Berlin dan event promosi lainnya untuk menjangkau pasar Eropa, Asia, dan Australia.
Sementara Lale Yaqutunnafis menyarankan memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan promosi secara global. Juga penguatan branding Wisata Halal. Memperkuat posisi NTB sebagai destinasi wisata halal terkemuka di Indonesia, sekaligus tetap ramah bagi wisatawan non-Muslim.
Anggota komisi yang lain Lalu Arif Rachman menyoroti tentang kurangnya atraksi pariwisata. Mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya dan seni lokal untuk melengkapi wisata alam.
Harapan dan Dukungan
Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi dari berbagai pihak. DPRD NTB berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan anggaran promosi pariwisata di tingkat provinsi dan memastikan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta.
Dengan langkah-langkah ini, NTB diharapkan dapat memaksimalkan potensinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia dan bersaing di pasar global. (red)