LOBAR – Kenaikan harga kamar hotel jelang pelaksanaan event MotoGP Maret 2022 dikhawatirkan memberikan dampak buruk untuk citra pariwisata Lombok. Kabarnya, harga kamar di Lombok kini naik 5 sampai 6 kali lipat dari harga normal. Harga itu dinilai banyak orang tak masuk akal. Bahkan Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah mengambil sikap dengan merancang Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi, agar bisa mengerem permainan pihak-pihak yang mencari keuntungan berlebihan dari event itu.
Langkah Gubernur merancang Pergub mendapat dukungan Komisi II DPRD Lobar. “Kami di dewan mendukung langkah Gubernur dalam kaitan munculnya pro dan kontra terkait kebijakan hotel yang menaikkan harga kamar,” tegas Sekretaris Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris, Jumat (11/2).
Politisi PAN itu mengingatkan para pelaku usaha wisata untuk tidak menerapkan aji mumpung dengan menaikkan tarif kamar hotel hingga tak masuk akal. Karena tindakan itu justru akan membahayakan dunia pariwisata di Lobar. “Bayangkan, ada yang sampai menjual kamar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta per malam. Ini tidak lazim dan terkesan aji mumpung,” ujarnya kesal.
Menurutnya, MotoGP ini bukan event yang hanya sekali digelar di Lombok. Jangan sampai, karena tindakan menaikkan harga kamar hotel membuat wisatawan berpikir dua kali untuk menginap lagi di Lobar saat pelaksanaan MotoGP berikutnya. Terlebih wisatawan yang menginap di tempat yang mahal tentu akan menceritakan juga ke temannya yang lain.
“Ini bahaya, karena ini akan saling cerita, di Lombok begini,” ujarnya khawatir.
Bukan tanpa alasan mengapa politisi asal Kuripan itu menyampaikan hal itu. Sejauh ini dampak kenaikkan harga kamar membuat banyak penonton MotoGP yang memilih menginap di Bali. Lantaran harga kamar hotel di pulau dewata itu murah sehingga penonton MotoGP itu hanya datang ke Lombok menyaksikan event, lalu kembali lagi ke Bali.
Sehingga wajar mengapa ia mengkritik keras para pihak yang mencoba mencari keuntungan di kondisi sekarang ini dengan menaikkan harga kamar. “Kalau ramai, semua menaikkan harga, kalau sepi semua resah. Ini soal kelanjutan daerah, ketika ada event lanjutan nantinya tidak akan ada yang menginap di Lombok,” tegasnya.
Apa langkah DPRD Lobar menyikapi kondisi ini? Haris mengatakan perlu adanya regulasi yang mengerem kenaikan, baik itu transportasi maupun jasa akomodasi kepariwisataan. Sehingga tak memperburuk citra pariwisata Lombok. “Kita di Lombok ini baru mulai, jangan seperti ini. Kita ini baru bangkit, jangan memperburuk citra pariwisata kita saat kita gecarnya promosi ayo datang ke Lombok, ayo datang ke Senggigi. Kan susah,” sambungnya.
Seperti diketahui, saat ini Gubernur NTB saat ini tengah membuat Pergub tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam Pergub tersebut seperti tarif kamar saat event internasional sesuai dengan harga normal, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan batas atas tarif usaha jasa akomodasi yang dilakukan oleh dinas pariwisata setempat. (win)