MATARAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menemukan banyak persoalan masyarakat terutama kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi selama ini. Temuan itu didapatkannya saat wakil rakyat berkegiatan serap aspirasi masyarakat (reses) beberapa hari terakhir.
“Bayangkan satu meteran listrik itu dinikmati beberapa kepala rumah tangga. Mereka masih nyambung (jaringan) ke tetangga,” ungkap Anggota DPRD NTB, Megawati Lestari, kemarin.
Listrik salah satu kebutuhan warga. Sayangnya masih banyak rumah tangga yang kesulitan memiliki meteran gratis. Terutama masyarakat miskin, tentu mereka tidak mampu membeli Meteran listrik. Akhirnya mereka nyantol jaringan ke tetangga.
“Ini mesti menjadi atensi masyarakat. Ini saya temukan di desa-desa yang ada di pegunungan. Seperti wilayah Prabu Pujut mereka butuh meteran gratis,” tegasnya.
“Kalau mereka punya kulkas, ndak berani punya magicom. Punya magicom, ndak berani punya alat setrika atau yang lain,” ujarnya.
Politisi Golkar itu meminta Pemprov supaya memberikan perhatian serius urusan meteran gratis ini. Selama ini sering terdengar Meteran gratis yang direalisasikan ke masyarakat miskin. Faktanya di lapangan masih banyak warga yang belum mendapatkan fasilitas jaringan listrik subsidi.
Masalah kedua, blank spot. Beberapa desa di Lombok Tengah bagian selatan masih ditemukan terdapat blank spot dan sinyal lemah. Pengakuan warga setempat, lanjut Mega kesulitan melakukan komunikasi.
“Lagi-lagi desa-desa di kawasan pegunungan maupun perbukitan. Ada daerah yang ada sinyal tapi lemah. Mestinya ini tidak dibiarkan pemerintah,” terang Mega.
Selain masalah tersebut, ternyata saranan prasarana sekolah juga masih menjadi persoalan. Terutama sekolah swasta yang ada di bawah naungan Provinsi NTB.
“Sarana prasarana sekolah penunjang pembelajaran yang dikelola Pemprov masih jauh dari kata layak.,” katanya.
Mega mencontohkan di satu sekolah guru komputer, mengajar dengan satu laptop. Laptopnya pun dipakai praktik siswa secara bergilir.
“Belum lagi masalah bangunan sekolah mereka butuh diperhatikan, renovasi,” terangnya.
Dalam masalah ini Pemprov melalui Dinas Dikbud NTB diharapkan bisa maksimal mengurus Sarpras mereka. Jangan hanya fokus pada sekolah negeri.
“Mereka juga perlu diperhatikan,” pungkasnya. (jho)