Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang secara resmi dibuka di Jakarta, Senin (15/12). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun berjalan sekaligus menyelaraskan langkah kebijakan ke depan.
Kegiatan diawali dengan arahan Ketua Steering Committee (SC) sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady. Dalam arahannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester II Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh unit kerja Kementerian Hukum berada pada satu arah dalam mewujudkan visi 2025–2029, yakni supremasi hukum yang berkeadilan dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045, melalui penguatan kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang terukur, penajaman target kinerja tahun 2026, serta penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja yang konkret, sinergis, dan berbasis evaluasi capaian serta permasalahan nyata, dengan harapan peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dapat terus terjaga dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Rangkaian Pembukaan Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun 2025 kemudian dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja yang dirangkaikan dengan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 merupakan momentum evaluatif pasca restrukturisasi kelembagaan untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta peluang perbaikan, dan memperkuat komitmen pelaksanaan program tahun 2026, dengan mengusung tema “Mewujudkan hukum berkeadilan melalui layanan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045”, yang bertujuan memastikan target kinerja 2025 tercapai, menyusun rencana aksi perjanjian kinerja dan resolusi kinerja 2026, serta mempublikasikan capaian kinerja secara nasional melalui mekanisme pembahasan komisi dan evaluasi kinerja kantor wilayah secara komprehensif.
Dalam kesempatan yang sama, turut dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi layanan administrasi hukum umum, khususnya dalam mendukung kepastian hukum di sektor pembiayaan.
Puncak pembukaan ditandai dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang menegaskan cita-cita besar menjadikan Kementerian Hukum sebagai kementerian berkelas dunia dengan berlandaskan filosofi cerdas dan ikhlas—bekerja dari hati untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Filosofi cerdas dan ikhlas berarti bekerja dari hati. Semangat kebersamaan dan tujuan mulia itu tercermin dalam Mars Kementerian Hukum yang menyatukan visi seluruh jajaran,” ujar Menteri Hukum. Ia menambahkan bahwa keselarasan tersebut menjadi modal utama untuk bersatu padu mewujudkan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang unggul.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, Nico Afinta, selaku Ketua Transformasi Digital Kementerian Hukum, pada tanggal 18 Desember 2025 akan dilaksanakan soft launching Super Apps Kementerian Hukum sebagai wujud konkret transformasi digital yang tidak hanya berdampak eksternal bagi masyarakat, tetapi juga menjamin transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan internal kementerian.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 merupakan wujud komitmen untuk menindaklanjuti arah kebijakan pimpinan pusat, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan seluruh program dan layanan hukum di daerah berjalan selaras dengan target strategis nasional, khususnya dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas layanan hukum, serta menyatukan langkah menuju pencapaian target strategis Kementerian Hukum. (*)