MATARAM – Masyarakt daerah NTB patut bersyukur. Setiap tahun mendapatkan jatah tambahan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari Kementerian Sosial. Baik di Program Keluarga Harapan (PKH), Program pemberian Sembako ataupun Bantuan Sosial Tunai (BST) atau juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika ditotalkan nilai Bansos tersebut mencapai Rp 5,3 triliun setiap tahun. Meski demikian, jumlah bantuan tersebut tidak selalu tanpa ada masalah yang terjadi di lapangan. Dinas Sosial Provinsi NTB tidak menampik sejumlah masalah terjadi merata di sepuluh kabupaten kota.
Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik menyebutkan administrasi kependudukan masih menjadi masalah utama, misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) KPM tidak valid. Ini diketahui saat dilakukan validasi data. Imbasnya Bansos itu disalurkan tidak tepat sasaran.
“Itu masalah utama. Masalah Bansos se Indonesia yang ditemukan KPK adanya masalah terutama secara administratif tidak memiliki NIK valid,” kata Ahsanul di Mataram kemarin.
Berikut masalah di agen Bank yang ditunjuk sebagai e-Warung. Adanya permainan harga atau hal lain yang tidak sesuai aturan. Malah ada Pendamping BPNT yang juga merangkap sebagai agen. Ini bahkan jadi temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB beberapa waktu lalu.
“Temuan kami sama (dengan Ombudsman) itu juga jadi satu masalah yang perlu dibenahi bersama,” katanya.
Aka sapaan akrabnya mengatakan Dinsos NTB telah memanggil Kepala Cabang BRI. Mereka diminta perbaiki agen agen yang “nakal” terutama agen yang ada dibawah kendali mereka.
“Bahkan saya sudah keluarkan surat teguran ke beberapa Cabang BRI untuk menindaklanjuti apa yang jadi temuan kami dan Ombudsman itu,” papar Aka.
Dinsos sendiri juga mengatensi beberapa pendamping tersebut. Malah sudah ada dua pendamping BPNT diberhentikannya. Banyak pendamping juga nakal selama menjalankan tugas. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman.
“Yang sedang dalam pendalaman masalah ada beberapa kasus. Ada lima kasus yang terjadi hampir di semua kabupaten,” ucap Aka.
Jika ada pendamping yang ditemukan bermasalah makan Dinsos kabupaten kota mengusulkan pemberhentian dan penggantian ke Dinsos Provinsi lalu dilanjutkan ke Kemensos.
Masalah lain, lanjutnya sinergitas program Bansos pusat dengan daerah belum terjalin secara utuh. Sehingga perlu dilakukan peningkatan lebih. Ini juga sangat berpengaruh pada lambannya penurunan angka kemiskinan di daerah.
“Masih jalan masing-masing. Program Bansos Provinsi kabupaten kota bagus tapi masih jalan masing- masing. Padahal kalau bisa dilakukan sinergi maka penurunan angka kemiskinan semakin cepat,” ujar Aka.
Dicontohkannya Provinsi mempunyai program melawan kemiskinan dari desa. Program ini lokomotifnya ada di dinas desa yang memang sangat berperan penting bagaimana mensinergikan Bansos bansos yang ada.
“Bansos masuk ke NTB berjumlah Rp 5,3 T setahun. Kalau ini bisa disinergikan dengan program Pemda maka bisa lebih cepat menurunkan angka kemiskinannya. Penurunan angka kemiskinan ini berkat program Bansos ini,” ujarnya.
Selain sejumlah program Bansos itu perhatian pusat ke NTB juga melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas. Adanya perhatian khusus Pemerintah pusat. Itu disebabkan ada keberhasilan NTB di tahun 2020 melakukan validasi data. Data itu masuk ke Pusdatim Kemensos. Mewakili Kabupaten Kota provinsi terus berkoordinasi meminta melakukan tambahan Bansos yang masuk ke NTB.
“Terhadap hal itu Pusat juga ternyata memiliki perhatian khusus kepada NTB. Ada penambahan Baik PKH, pemberian sembako dan bantuan sosial tunai (BST),” ucap Aka.
“Peluang ini harus kita tangkap agar Pemda harus melakukan updated data. Jika update data dilakukan pusat tidak akan segan-segan berikan tambahan Bansos,” tambahnya.
Aka menjelaskan dari hampir 900 ribu lebih penerima manfaat di NTB yang sedang divalidasi administrasi kependudukannya sebanyak 360 ribu. Dari jumlah itu sudah terupdate sekitar 67 persen.
“Kalau tidak kita update datanya, bantuan yang sudah ada ini sementara ditangguhkan.
Makanya Maret ini belum turun bantuan (Bansos) itu,” ulasnya.
Saat ini semua kabupaten kota sedang melakukan perbaikan terhadap data penerima. Data penerima sudah ada tetapi NIK adminstrasi kependudukannya tidak valid. Misalnya ada yang NIK nya sama tapi ada dua nama, ada satu orang punya NIK dua sehingga ditemukan dobel. Untuk itu validasi data NIK di Bansos tersebut dipadatkan dengan data NIK di Dukcapil. Validasi data itu dilakukan satu kali dalam tiga bulan.
Dari sepuluh kabupaten kota, KLU daerah yang paling lemah melakukan update data. Malah di tahun 2020 KLU tidak melakukan Update data hal itu disebabkan daerah itu masih pada fase pemulihan pasca gempa.
“Kendala itu di daerah masing masing. Ini soal kemauan ada ndak. KLU kita pahami masih pemulihan pasca gempa,” terangnya.
“Prosesentase update data bagus yang paling tinggi itu kota Mataram, Lobar, Loteng. Lainnya kita harapkan terus membaik,” tambah Aka.
Update data per tiga bulan itu tidak harus naik malah jumlah penerima bisa turun. Terkait data penerima Bansos harusnya kalau angka kemiskinan turun maka jumlah KPM nya turun. Makanya di PKH didorong agar dilakukan garduasi. Graduasi ada tiga macam yaitu graduasi mandiri sejahtera. ini kategori yang sudah mampu dari tidak mampu. kedua graduasi alamiah, tidak ada komponen penerima PKH tapi mereka masih belum sejahtera.
“Ini kita dorong dapat bantuan yang lain,” ucapnya.
Ketiga graduasi paksa, orang mampu tepi tidak mau keluar ini harus dipaksa. Saat ini yang paling banyak keluar secara sukarela, Lotim, Lobar dan Dompu.
” Yang nggak ada (keluar sukarela) malah kota Mataram,” pungkasnya. (jho)