MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI, Dr. Novrizal Tahar bersama rombongan di ruang kerjanya, Selasa (12/8).
Pertemuan tersebut membahas strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2029 melalui program unggulan Desa Berdaya. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan pemetaan masalah spesifik di setiap desa agar penanganan lebih tepat sasaran.
Gubernur Iqbal menegaskan, pengentasan kemiskinan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah pelaksanaan Program Desa Berdaya di 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem di NTB.
“Kita akan fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat yang tepat sasaran khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurut Gubernur, NTB saat ini memiliki 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan akan menjadi fokus utama program ke depan. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemprov NTB telah membentuk Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang selaras dengan komitmen Presiden RI.
“Untuk itu, kami telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan di NTB,” tuturnya.
“Tugas tim percepatan nanti adalah melakukan cascading semua program supaya fokusnya ke pengentasan kemiskinan. Semua OPD nantinya, apapun programnya, tujuan akhirnya adalah mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Desa Berdaya tidak hanya menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, tetapi juga desa miskin secara umum. Untuk kemiskinan ekstrem, pendekatan yang digunakan akan bersifat transformatif. Pemprov NTB akan mengalokasikan dukungan dana Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa guna mempercepat program.
“Desa Berdaya ini collaborative action. Pemprov hanya sebagai orkestrator, menyiapkan dukungan yang dibutuhkan. Kami tidak malu disebut daerah miskin, yang penting lima tahun lagi tidak ada lagi yang miskin,” tegasnya.
Sementara itu, Dr. Novrizal Tahar mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan. Ia menilai, Program Desa Berdaya memiliki potensi besar membangun ekosistem ekonomi desa baru yang kuat dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
“Program Desa Berdaya diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing desa, sehingga secara bertahap dapat mengangkat desa dari status kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Novrizal menambahkan, pengentasan kemiskinan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto, yang diwujudkan melalui program-program keberpihakan seperti MBG, Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan pangan, dan program lainnya.
“BPPK memiliki peran mengorkestrasi berbagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, termasuk mendukung kebijakan yang sudah berjalan di NTB,” pungkasnya.(red)