Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Puri Adriatik Chasanova, menghadiri Forum Diskusi Peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri Eco-Tourism terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Lombok dalam Rangka Mendukung Pertahanan Nasional yang diselenggarakan di Ballroom Rinjani, Hotel Aston Inn Mataram, pada Rabu (15/10).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Pertahanan Nasional ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, para Bupati se-Pulau Lombok, serta perwakilan asosiasi industri pariwisata seperti ASITA, IHGMA, dan PHRI. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas sinergi antara pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan dengan penguatan ekonomi lokal dalam konteks pertahanan nasional.
Dalam sambutannya, Deputi Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional, Yayat Ruyat, menyampaikan bahwa forum tersebut memiliki peran penting sebagai ruang kolaboratif untuk membangun strategi kebijakan yang selaras antara aspek ekonomi, geopolitik, dan pertahanan nasional. Ia menambahkan, “Melalui forum ini, diharapkan lahir solusi konkret terhadap isu-isu pembangunan ekonomi masyarakat serta optimalisasi peran sektor pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok,” ujarnya.
Partisipasi Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan terhadap upaya penguatan kebijakan lintas sektor, khususnya dalam memastikan aspek hukum dan regulasi berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan. Melalui kehadirannya, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus mendorong kepastian hukum bagi pengembangan investasi dan pengelolaan kawasan strategis di daerah.
Forum diskusi ini juga menghadirkan berbagai narasumber dari unsur akademisi, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, serta Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para narasumber menyoroti pentingnya sinergi antara pengembangan ekonomi kawasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan sebagai pilar utama dalam pengembangan industri eco-tourism.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menyoroti tantangan dan peluang investasi di kawasan Mandalika, termasuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang. Forum ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju terwujudnya pariwisata berkelanjutan di NTB yang tidak hanya meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam forum tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi daerah yang berlandaskan pada kepastian hukum dan tata kelola yang baik. Ia menegaskan pentingnya peran hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memastikan keberlanjutan pengelolaan potensi daerah secara inklusif dan berkeadilan. (*)