Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring pada Senin (9/3). Kegiatan ini diselenggarakan dalam upaya mempercepat capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum,
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta jajaran mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Kantor Wilayah Kemenkum NTB di Mataram.
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas berbagai capaian kinerja yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus mempertahankan hasil positif pada tahun 2026.
“Berbagai capaian yang telah diraih pada tahun 2025 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran. Oleh karena itu, pada tahun 2026 kita harus mampu meningkatkan sekaligus mempertahankan kinerja yang telah dicapai agar Kementerian Hukum terus bergerak ke arah yang lebih baik, profesional, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Nico Afinta.
Ia menegaskan bahwa rapat analisa dan evaluasi kinerja ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Selain sebagai sarana monitoring, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis untuk melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam paparannya, Nico Afinta menyampaikan sejumlah fokus utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja, antara lain percepatan Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, dibahas pula rekapitulasi data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan internal.
Rapat tersebut juga menyoroti berbagai aspek penting lainnya, seperti Prioritas Nasional Kementerian Hukum Tahun 2026, capaian serta realisasi anggaran, penyerapan belanja, hingga proses alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN).
Selain itu, turut dibahas tata kelola pengadaan barang dan jasa, pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta optimalisasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi publik.
Tidak kalah penting, evaluasi juga mencakup statistik kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum, capaian alih media arsip, serta pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip digital pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya transformasi birokrasi berbasis digital. (red)