MATARAM – Jumlah warga Kota Mataram yang mengalami stunting cukup tinggi hingga awal tahun ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, warga Ibu Kota Provinsi yang dalam kondisi stunting sekitar 4.600 orang. Penyakit kerdil atau pertumbuhan fisik tidak normal ini terus menjadi perhatian serius Pemkot Mataram.
Kepala Dikes Kota Mataram, H Usman Hadi mengatakan, hasil pendataan terakhir dari pihak puskesmas menunjukkan sekitar 4.600 jiwa dalam kondisi stunting hingga tahun 2020. Dia mengaku, bahwa angka tersebut terbilang tinggi karena masuk dalam zona kuning karena sudah diangka 24 persen warga penderita stunting di Kota Matataram. Penanganan dan pencegahan harus lebih ditingkatkan.
“Anggaran Rp 300 juta saya rasa audah cukup untuk penanganan stunting mulai dari ibu hamil,” sebut Usman, kemarin.
Langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya stunting terus dilakukan Dikes Kota Mataram. Para orang tua terutama ibu hamil supaya memperhatikan pola makan dan hidup sehat. Jangan sampai para ibu hamil kekurangan asupan makana yang mengandung protein dan energi. Kalau sudah demikian, dikhawatirkan berpengaruh terhadap jani atau bayi dalam kandungan. Hingga akhirnya berujung dalam kondisi stunting.
“Gizi buruh menjadi salah satu faktor atau potensi yang mengakibatkan stunting,” kata Usman.
Dia sendiri tidak bisa membantah angka stastistik yang menunjukkan sekitar 4.600 jiwa di Kota Mataram dalam kondisi stunting hingga tahun ini. Namun, upaya mengentasan stunting terus digalakkan. Termasuk penanganan khusus bagi mereka yang sudah nyata-nyata stunting. Terpenting lagi kata Usman, langkah pencegahan sedari awal khususnya bagi para ibu hamil atau mengandung.
“Yang belum nyata-nyata stunding kita mohon dari para ibu hamil. Jangan sampai yang ibu hamil ini kekurangan gizi dan kalori,” imbau Usman.
Kembali dikatakan, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 300 juta di tahun 2020 untuk penanganan stunting. Anggaran itupun sudah dinilai cukup kalau hanya menangani sekitar 4.600 jiwa pengidap stunting. Karena, anggaran itu hanya diperuntukkan untuk sekadar pembelian makanan atau asupan gizi.
“Kalau untuk transportasi lain lagi dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Biasanya untuk kegiatan fisik itu sekitar Rp 5 miliar. Itu kita sebar ke puskesmas,” terang Usman. (zak)