MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat Rencana Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove melalui Workshop Pelestarian Mangrove Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi NTB.
Hasil utama workshop meliputi penguatan koordinasi lintas OPD dan kabupaten/kota, penyelarasan program mangrove dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD 2025–2029), serta penguatan instrumen implementasi di tingkat desa melalui regulasi lokal (awik-awik). Rekomendasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan perlindungan mangrove berjalan terukur, operasional, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Yayasan Gugah Nurani Indonesia sebagai bentuk dukungan kolaboratif terhadap agenda perlindungan ekosistem pesisir dan pembangunan berkelanjutan di NTB. Workshop menghadirkan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTB, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perangkat desa, serta Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi NTB.
Mewakili Kepala Bappeda NTB, Laksmy Fortuna dalam sambutannya menegaskan pentingnya integrasi kebijakan mangrove ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pelestarian mangrove harus berada dalam koridor RPJMD 2025–2029 agar memiliki arah yang jelas, dukungan lintas sektor, serta penguatan program dan anggaran yang terstruktur,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa ekosistem mangrove merupakan aset ekologis sekaligus instrumen ketahanan wilayah pesisir dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
Dalam forum tersebut, BRIDA NTB turut berpartisipasi melalui perwakilan Tim Pokja Riset Ekonomi dan Pembangunan. Kehadiran BRIDA menegaskan komitmen penguatan kebijakan berbasis bukti pada riset dan inovasi, khususnya dalam pemetaan potensi, pengembangan model ekonomi berkelanjutan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. (jho)