LOTENG — Nasib ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Lombok Tengah hingga kini masih belum menemui kejelasan. Setelah aksi sebelumnya belum membuahkan hasil konkret, para GTT memastikan akan kembali menggelar aksi lanjutan untuk menuntut kepastian status dan hak mereka.
Ketua Aliansi GTT Lombok Tengah, Mursalin menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum memberikan solusi pasti terkait kelanjutan pengabdian mereka, terlebih dari hasil kunjungan ke Menpan-RB menyangkut masalah honorer diserahkan ke Pemda agar dikomunikasikan ke Menteri Pendidikan, karena menyangkut data guru semuanya ada di sana.
“Memang Menpan RB menawarkan kami untuk ikut seleksi CPNS tapi ada sebagaian kami umur sudah melewati sehingga kami minta ke Pemda agar kami bisa diangkat menjadi PPPK Paruh waktu. Selesai event Bau Nyale kita akan kembali aksi di kantor bupati,” tuturnya.
Guru honorer Lombok Tengah akan terus mendesak pemerintah daerah khususnya bagi guru non-database yang belum terakomodir dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi, namun sampai sekarang belum ada keputusan yang jelas. Karena itu kami akan pikirkan untuk aksi lanjutan,” cetusnya.
Para GTT berharap aksi lanjutan ini dapat membuka jalan menuju solusi yang adil dan berkeadilan, mengingat peran guru honorer sangat vital dalam menopang dunia pendidikan di Lombok Tengah.
“Kalau tugas di sekolah masih aman, kita masih mendapatkan jam mengajar cuma nasib ke depan saja belum jelas,” pungkasnya.(hza)