MATARAM — Suasana internal PPP NTB kembali memanas. Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, menegaskan akan segera menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) dalam waktu dekat. Ia menolak anggapan bahwa rencana Muswil ini muncul dari inisiatif pribadinya. Menurutnya, langkah itu murni perintah dari DPP PPP sesuai ketentuan AD/ART partai, yang mengatur Muswil harus digelar maksimal tiga bulan setelah Muktamar X selesai.
“Ini bukan kemauan saya. Ini perintah DPP,” ujar Muzihir tegas saat ditemui di Mataram, kemarin.
Untuk memperkuat pernyataannya, Muzihir bahkan menunjukkan pesan WhatsApp dari salah satu tokoh PPP, Amir Uskara, yang meminta dirinya sebagai Ketua DPW NTB segera menyiapkan pelaksanaan Muswil. Pesan itu, kata Muzihir, juga dikirim ke sejumlah ketua DPW PPP di seluruh Indonesia.
“Mau Muswil besok atau lusa, itu tergantung DPP. Kami ini cuma pelaksana. Masa kami berani jalan tanpa arahan DPP? Itu namanya nekat,” ujarnya disertai tawa tipis.
Menurutnya, kabar baik justru datang dari atas. Islah antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto menjadi angin segar bagi seluruh kader Partai Kakbah di daerah.
“Kami semua bersyukur dan satu komando di bawah Pak Mardiono. Termasuk soal Muswil ini,” sambung Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Namun, Muzihir juga menyinggung sikap Mohammad Akri, sekretaris wilayah PPP NTB, yang dinilainya belum siap melaksanakan Muswil dalam waktu dekat.
“Saya kira Akri agak enggan karena soal jabatan sekretaris wilayah. Tapi saya pesan, jangan takutlah. Mana mungkin saya langsung gelar Muswil tanpa ada petunjuk teknis dari DPP,” katanya.
Sementara itu, Mohammad Akri memberikan tanggapan lebih tenang. Ia meminta agar dinamika internal PPP NTB tidak dibesar-besarkan, terlebih setelah DPP kedua kubu sepakat untuk islah.
“Sekarang tidak ada lagi kubu-kubuan. PPP sudah bersatu menyongsong Pemilu 2029,” ujar Ketua Komisi I DPRD NTB itu.
Terkait pelaksanaan Muswil, Akri menyebut bahwa hasil islah DPP telah menetapkan masa moratorium enam bulan bagi DPW dan DPC untuk tidak melakukan langkah konsolidasi, termasuk Muswil atau Muscab.
“Itu sudah jelas. Selama enam bulan tidak ada Muswil atau Muscab. Kami tetap mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) DPP,” tegasnya.
Meski sempat disindir bahkan diancam oleh Ketua DPW, Akri menganggap hal itu sebagai dinamika biasa di tubuh partai.
“Saya anggap itu bagian dari politik saja. Mungkin Pak Ketua lagi banyak pikiran, jadi saya tidak mau menanggapi lebih jauh,” ucapnya santai.
Akri menutup dengan ajakan agar semua kader kembali fokus membangun kekompakan partai.
“Sekarang saatnya kita merangkul, bukan memukul. Kalau masih saling sindir, nanti misi besar PPP di Pemilu bisa gagal. Mari bersatu untuk menang,” pungkasnya. (jho)