Merger PD BPR NTB Tidak Jelas

F Ketua komisi III DPRD NTB

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Sambirang Ahmadi

MATARAM – Tindak lanjut terkait merger Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi Perseroan Terbatas (PT), hingga saat ini tidak jelas.

Sementara penggabungan delapan (8) BPR sebelumnya ditargetkan tuntas pada Agustus 2020 lalu. Komisi III DPRD Provinsi NTB, mendorong agar segala proses terkait BPR segera diselesaikan.  “Tentu kita mendesak untuk dipercepat penyelesaiannya. Karena harus segera dituntaskan,” desak Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, kemarin.

Menurut anggota DPRD NTB jebolan Dapil V Sumbawa-KSB itu, proses penggabungan harus menuai kejelasan. Dan itu, kata dia, sangat penting. Sebab, merger diperlukan cepat, agar bisa segera konsolidasi modal pihak ketiga untuk optimalisasi pelayanan fasilitas kredit ke UMKM. Terlebih dalam perekrutan direksi harus dilakukan secara transparan.

“Intinya harus dipercepat dan proses perekrutan direkturnya harus secara terbuka,” tegas ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu.

Tak hanya itu, dia juga menekankan dalam proses perekrutan banker profesional dari eksternal BPR harus pula diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon direksi.

“Nah, itu supaya ada transfer nilai dan kultur perusahaan yang baru dan lebih kompetitif serta progresif. Mereka (dari eksternal BPR) harus diberikan ruang juga, tentu yang sesuai ketentuan dan kualifikasi,” imbunya.

Disisi lain, Sambirang pun tak menampik, dia juga mengaku, cukup menyayangkan, karena hingga saat ini terkesan belum menuai kejelasan. Maka dari itu, ia kembali menegaskan, segala proses terkait BPR harus disegerakan. Termasuk soal perekrutan calon direksi tadi.

“Ini kan molor terus, mau sampai kapan?. Harus dipercepat lah, ini kan kesannya jadi tidak ada kejelasan. Dan kami Komisi III mendorong agar proses itu segera diselesaikan. Kemudian berikan ruang dari eksternal BPR untuk mengikuti proses calon direksi, tentunya harus transparan,” demikian Sambirang Ahmadi menegaskan kembali.

Untuk diketahui, dari target yang dipatok pada Agustus 2020 bahkan hingga akhir September lalu, belum ada tanda-tanda skema maupun proses merger BUMD milik Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota di NTB itu bakal berjalan. BPR merupakan Bank yang pernah bermasalah dalam proses mergernya dulu dimana telah menyeret tim konsolidasi merger ke jerjui besi.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang dikonfirmasi terkait molornya target penggabungan BPR tak menampik hal itu. Menurut dia, persyaratan untuk melakukan penggabungan 8 PD BPR sesuai yang ditetapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB juga tidak semudah dibayangkan.

“Kelengkapan persyaratan ini yang masih kita lakukan. Salah satunya, sertifikasi para calon direksi dan komisarisnya yang masih kita lengkapi hingga kini,” kata Gubernur.

Zulkiefli mengaku, lambatnya pengajuan persyaratan merger delapan PD BPR NTB ke OJK juga dipicu Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H Aminurrahman baru sembuh dari sakitnya.

Oleh karena itu, komunikasi untuk melengkapi persyaratan pengajuan ke OJK juga terhambat selama ini.

“Memang ada target yang terlampai. Tapi, kita harus pahami kondisi kepala OPD yang menangani prosesnya juga tengah sakit. Dan baru dua hari ini, beliau (Karo Perekonomian) mulai ngantor lagi,” kata Gubernur.

Politisi PKS itu berharap semua pihak, termasuk kalangan DPRD NTB agar juga memaklumi kendala yang dihadapi oleh OPD terkait, sehingga proses merger itu, molor hingga saat ini.

“Pastinya keterlambatan itu harus dimaknai untuk memberi kesempatan ulang agar melengkapi persyaratan yang diminta oleh OJK. Termasuk, jangan sampai kita buka proses rekrutmen calon direksi dan komisarisnya tapi enggak ada satupun orang yang kita masuk,” jelas gubernur.

Sementara itu, Ketua Tim Konsolidasi Merger BPR NTB Lalu Suwandi Arwan mengakui jika hingga saat ini pihaknya terus berpacu melengkapi semua dokumen yang menjadi syarat pengajuan ke OJK NTB.

Termasuk sudah mulainya bekerja tim vendor IT terkait kesiapan infrastruktur teknis data BPR NTB yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

“Kami di tim terus berpacu dan bekerja menyiapkan semua kesiapan dokumen untuk diajukan ke OJK,” ungkapnya.

Hanya saja, Lalu Arwan tak menampik jika hingga saat ini tahapan seleksi calon pengurus, baik itu calon direksi, dewan pengawas dan juga komisaris masih belum dilaksanakan.

Karena hal tersebut menjadi kewenangan pemegang saham untuk menunjuk siapa saja calon pengurus yang akan mengikuti seleksi. Rencananya, untuk calon direksi terdapat empat jabatan dan nantinya akan diusulkan masing-masing dua calon setiap jabatan, sesuai syarat dari OJK.

Belum adanya kejelasan kapan pelaksanaan seleksi calon pengurus, membuat Lalu Arwan tidak berani memastikan target September lalu bisa masuk dokumen pengajuan ke OJK.

Karena syarat utama yang harus diajukan bersamaan dengan dokumen lainnya adalah nama-nama calon pengurus yang nanitnya akan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propert test yang dilaksanakna oleh OJK dalam waktu 20 hari kerja.

“Untuk target kapan diajukan ke OJK, belum berani kami pastikan. Karena untuk proses seleksi dan nama nama calon pengurus menjadi kewenangan pemegang saham,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Hotel “Heaven On The Planet” Ludes Terbakar

Read Next

Cara Desa Sekotong Tengah Berkontestasi di Lomba Kampung Sehat NTB

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *