Oleh: Abdus Syukur*
Kabupaten Lombok Tengah dalam waktu dekat akan memiliki organisasi wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Formatur pun telah terbentuk untuk mempersiapkan kepengurusan perdana. Tulisan singkat ini tidak bermaksud menggurui, tetapi menjadi panduan sederhana dalam memilih pengurus, khususnya sosok yang akan memimpin sebagai Ketua PWI Lombok Tengah.
Pemilihan ketua bukan sekadar mencari figur populer atau yang memiliki banyak dukungan. Lebih dari itu, ini tentang memilih pemimpin yang memiliki integritas, pengalaman, dan komitmen terhadap dunia jurnalistik. Ketua PWI idealnya adalah wartawan aktif yang masih menulis, masih turun ke lapangan, dan memahami makna etik profesi secara mendalam.
Ia harus mampu menjaga marwah organisasi, menjadi teladan bagi rekan-rekan wartawan, serta menjaga jarak dari kepentingan politik atau kekuasaan. Karena PWI bukan alat politik, melainkan rumah besar bagi insan pers untuk menegakkan kebenaran dan profesionalisme.
Tulisan ini sekadar pengingat bahwa jabatan Ketua PWI bukanlah penghargaan, tetapi amanah. Bukan tempat untuk mencari pengaruh, melainkan ruang untuk mengabdi bagi kehormatan profesi dan kepercayaan publik terhadap wartawan.
Menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di tingkat kabupaten atau kota bukan perkara mudah. Jabatan ini bukan sekadar soal siapa yang paling populer atau memiliki banyak dukungan. Lebih dari itu, posisi ini adalah tanggung jawab moral untuk menjaga marwah profesi dan memastikan organisasi tetap hidup di tengah gelombang perubahan media yang begitu cepat.
Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI memang menjadi syarat utama, namun selembar kartu itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah semangat di baliknya — semangat untuk terus aktif menulis, turun ke lapangan, dan berani bertanya demi kebenaran. PWI tidak butuh ketua yang sekadar tercatat di daftar anggota, tetapi sosok yang benar-benar hidup dari pena dan nurani.
Calon ketua juga harus sudah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal tingkat Madya. Syarat ini bukan dimaksudkan untuk membatasi, melainkan memastikan bahwa pemimpinnya memiliki kapasitas profesional. UKW bukan hanya sertifikat, tetapi cerminan pemahaman seorang wartawan terhadap etika, kemampuan membedakan fakta dan opini, serta komitmen untuk menulis bukan demi kepentingan pribadi.
Selain itu, PWI tidak bisa dipimpin oleh orang yang sudah meninggalkan dunia jurnalistik. Organisasi ini membutuhkan figur yang masih peka terhadap denyut lapangan, masih merasakan tekanan deadline, dan memahami arti verifikasi yang sesungguhnya, bukan sekadar di media sosial.
Seorang calon ketua idealnya juga memiliki pengalaman sebagai pengurus PWI, minimal satu periode. Pengalaman itu penting agar ia memahami bagaimana sulitnya menjaga organisasi tetap berjalan dengan segala keterbatasan, serta bagaimana membina wartawan muda dengan keteladanan, bukan sekadar instruksi. Mereka yang pernah merasakan susahnya mengurus organisasi biasanya lebih bijak dalam memimpin.
Ketua PWI juga harus bersih dari kepentingan politik. Ia tidak boleh menjadi pengurus partai, pejabat publik, atau alat kepentingan politik manapun. PWI harus berdiri netral, di atas semua golongan. Jika organisasi ini terseret arus politik, maka hilanglah kepercayaan publik terhadap profesi wartawan. Integritas menjadi modal utama, karena tanpa itu jabatan hanya tinggal nama.
Dukungan anggota juga menjadi syarat penting. Namun dukungan itu tidak boleh hanya formalitas berupa tanda tangan. Dukungan sejati lahir dari kepercayaan dan keyakinan bahwa calon yang didukung benar-benar layak memimpin.
Setiap calon ketua wajib menandatangani Pakta Integritas — bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan komitmen untuk menjaga nama baik organisasi, menegakkan kode etik jurnalistik, dan tidak memperjualbelikan PWI untuk kepentingan pribadi.
Masa jabatan Ketua PWI Kabupaten atau Kota adalah tiga tahun, dengan kesempatan untuk maju kembali satu periode jika masih dipercaya dan memiliki semangat mengabdi. Sebab menjadi ketua PWI bukan soal kedudukan, melainkan tentang siapa yang siap bekerja, bukan siapa yang paling keras berbicara.
Menjadi Ketua PWI adalah tanggung jawab besar. Tugas utamanya bukan hanya memimpin wartawan, tetapi juga menumbuhkan solidaritas dan profesionalisme di tengah kerasnya arus digitalisasi. Karena sejatinya, wartawan tidak hidup dari jabatan, melainkan dari kepercayaan — dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh dari integritas.
* Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI NTB